Komitmen tersebut mengemuka saat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok, HE Liu Zhenmin di Kantor KLH, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret menindaklanjuti
Joint Statement on Deepening Comprehensive Strategic Cooperation kedua negara.
Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menegaskan, Indonesia kini mengusung paradigma baru, yakni
Growth through Environmental Protection atau menjadikan perlindungan lingkungan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
"Perlindungan lingkungan bukan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia dan Tiongkok punya tanggung jawab besar untuk menghadirkan solusi iklim tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan nasional," tegas Jumhur.
Jumhur menjelaskan, Indonesia tengah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan
prosperity (kesejahteraan) sebagai tiga pilar aksi iklim nasional. Langkah ini diperkuat lewat pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (
biodiversity credit), hingga penegakan prinsip keadilan iklim (
Climate Justice).
"Kami siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan memastikan manfaat ekonomi hijau dirasakan secara adil oleh masyarakat," tambahnya.
Kedua negara juga sepakat mengawal implementasi Persetujuan Paris dengan memegang teguh prinsip
Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Indonesia dan Tiongkok berkomitmen menuntut negara-negara maju memenuhi janji pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Sementara itu, Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok, HE Liu Zhenmin, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam agenda pembangunan hijau. Ia menegaskan kesiapan Beijing memperluas kerja sama praktis dengan Jakarta.
Sektor-sektor strategis yang dibahas meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi (
waste-to-energy), hilirisasi mineral kritis, hingga riset bersama dan penguatan kapasitas SDM.
Kedua pihak sepakat segera menindaklanjuti poin-poin kerja sama tersebut melalui koordinasi teknis yang lebih intensif agar memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang nyata bagi kedua negara.
BERITA TERKAIT: