Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyusul wafatnya Vanreko Varkas Bagaskara (28), ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, pada 26 September 2026 dalam Latsarmil Komcad ASN Gelombang II di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan M Hafiz dari Centra Initiative mengatakan, Vanreko tidak boleh dipandang kejadian biasa.
Katanya, kejadian itu menjadi satu kejadian tidak terpisahkan dengan lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelatihan sepanjang 2026.
"Enam kematian dalam satu rangkaian kebijakan menuntut pertanggungjawaban hukum, evaluasi menyeluruh, dan penghentian program Komcad bagi ASN," kata Hafiz dalam keterangan tertulis, Selasa 29 September 2026.
Dia mendesak agar penyebab medis kematian korban harus dibuka secara transparan, tetapi pemeriksaan tidak boleh berhenti pada diagnosis medis.
Selain itu, kata dia, aparat penegak hukum wajib menyelidiki dugaan kelalaian, pelanggaran prosedur, dan pihak yang bertanggung jawab.
"Rangkaian kematian ini menunjukkan persoalan yang harus diperiksa sebagai kemungkinan kegagalan sistem, bukan dibebankan kepada kondisi individu korban," katanya.
Sementara Haeril Halim dari Amnesty International Indonesia, mendesak Komnas HAM turun tangan dengan melakukan pemantauan independen.
"Periksa seluruh pihak terkait, umumkan temuan dan rekomendasi, serta kawal tindak lanjut sampai ada pertanggungjawaban yang nyata," tandasnya.
Harus ada evaluasi menyeluruh pada pelaksanaan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad). 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: