Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) kedua di Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
“Anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut,” kata Puan.
Di era multipolar abad 21 ini, Puan menilai diplomasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen.
Sebab permasalahan global, kata Puan, perlu diselesaikan bersama, dan tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah saja.
“Karenanya, parlemen harus berkontribusi aktif membantu penyelesaian berbagai tantangan regional yang kita hadapi," kata Puan.
"Sebagai wakil rakyat, kerja sama antar parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat atau
people-to-people contact,” sambungnya.
Menurut Puan, pemerintah dan parlemen dapat berganti. Namun jika hubungan antar masyarakat telah berkembang erat, maka kerja sama antar negara dapat terus solid.
Mantan Menko PMK ini menegaskan bahwa negara-negara yang berada di bawah naungan IPPP ini perlu meningkatkan kepercayaan yang tinggi untuk mencapai perdamaian.
Hal tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan.
“Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan,” demikian Puan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap negara-negara kawasan Pasifik tidak dijadikan arena persaingan negara-negara besar yang sedang bertikai. 
BERITA TERKAIT: