"Yang semestinya menjadi hak seluruh rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat Jateng khususnya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, apa yang dilakukan Ganjar akan berbuntut panjang, karena mestinya Baznas tidak menjadi kepanjangant angan dan alat politik siapapun yang berkuasa untuk dapat mendistribusikan dana yang dikelolanya. Meskipun, pada akhirnya Ganjar mengaku membatalkan rencana untuk merenovasi rumah kader PDIP menggunakan dana Baznas.
Ia mengingatkan agar Baznas tidak menjadi kaki tangan penguasa baik di tingkatan pusat maupun daerah. Jika Baznas tidak independen dan memihak penguasa, maka akan berbahaya bagi keberlangsungan Baznas sebagai lembaga yang mengelola dana umat.
Untuk itu, Saiful meminta Baznas independen lepas dari campur tangan dan intervensi dari lembaga maupun oknum manapun. Apalagi, lembaga yang masih terafiliasi pada politik tertentu.
"Ini tentu menjadi momok yang menciderai citra Baznas di mata publik, yang tentunya akan berpengaruh terhadap nama baik Baznas yang sudah dibangun selama ini. Jangan sampai Baznas menjadi lembaga sarang pengamun bagi nafsu kepentingan penguasa baik di tingkatan pusat maupun daerah," pungkas Saiful.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat dianggap buruk oleh publik lantaran lebih mementingkan kelompoknya sendiri dengan melakukan renovasi rumah kader PDI Perjuangan dibanding kepentingan rakyatnya. Indikasinya, karena sempat ingin menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 
BERITA TERKAIT: