Pansel Pimpinan Baznas Jakarta Diadukan ke Ombudsman RI

Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta menilai panitia seleksi (pansel) pimpinan baznas DKI Jakarta kali ini tidak profesional dan mengabaikan prinsip transparansi publik dalam prosesnya. Atas hal tersebut GP Ansor DKI Jakarta mengadukan ke Ombudsman RI.

"Hari ini kami mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pansel pimpinan Baznas DKI Jakarta ke Ombudsman RI, kami meminta hasil yang sudah diputuskan oleh pansel di evaluasi, dilakukan proses seleksi ulang dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wakil Ketua Ansor DKI Jakarta Rojaul Huda di kantor Ombudsman RI, Jakarta (2/7).

Huda menyampaikan pihaknya juga mendorong Gubernur DKI Jakarta untuk tidak buru-buru memilih pimpinan baznas kali ini lantaran prosesnya bermasalah.

"Dari 10 nama hasil pansel ini semestinya akan diputuskan 5 orang yang akan menjadi pimpinan baznas, namun dengan hormat karena kami menduga banyak masalah dalam prosesnya kami meminta gubernur menunda dan mengevaluasi hasil putusan pansel ini," tambahnya.

Dia berharap pemilihan pimpinan badan amil zakat semestinya dilakukan secara cermat dan profesional sehingga menghasilkan sosok-sosok yang mumpuni dan terpercaya.

"Yang dipilih ini pimpinan lembaga zakat lho, mereka akan mengelola dana umat yang di Jakarta ini jumlahnya tidak sedikit, prosesnya harusnya hati-hati dan menanggalkan kepentingan pansel," pungkasnya.

Sebagai informasi, 10 besar hasil akhir seleksi calon pimpinan (capim) Baznas Provinsi Jakarta periode 2024-2029 telah diumumkan melalui portal resmi Provinsi Jakarta, jakarta.go.id pada Kamis (27/6).
 
Adapun 10 nama capim Baznas tersebut adalah:
 
1. Nur Alam Bakhtir
2. Muhamad Bahaudin
3. Sholihah
4. Abi Ichwanudin
5. Akhmad H. Abubakar
6. Bunyamin
7. Imam Rulyawan
8. Djubaedi
9. Faisal Romdonih
10. Nasihin