"Ini kan ibadah, bukan konser? Bagaimana dengan 5,7 juta calon jamaah yg sudah mengantri? Lalu apa semua daerah punya akses yg sama ketika "war tiket" dibuka?" kata Gus Hilmi dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 12 April 2026.
Ia mengaku khawatir mekanisme war tiket bisa menjadi ladang praktik percaloan atau suap menyuap.
"Jangan sampai sang regulator malah membiarkan rakyatnya menjadi gladiator. Semoga ada solusi terbaik utk mengatasi antrian jamaah haji yang makin lama makin panjang. Wallahulmusta'an," sambungnya.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, sistem war tiket tersebut pernah diterapkan di Indonesia sebelum akhirnya dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji muncul apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” kata Irfan saat membuka Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Haji Ibadah Haji 1447 Hijriah di Tangerang, Banten, pada Rabu 8 April 2026.
BERITA TERKAIT: