Indonesia Kembali Pasok Produk Peternakan Ke Timor Leste

Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama dengan Timor Leste di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Ekspor ini adalah bukti Indonesia bisa ikut bersaing dengan negara lain dalam memproduksi produk peternakan sesuai dengan persyaratan internasional," ungkap I Ketut Diarmita di sela penandandatangan Technical Agreement (TA) kerja sama bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah Timor Leste di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (19/4).

I Ketut Diarmita menyampaikan, fokus kerja sama bidang peternakan tidak terbatas pada fasilitasi akses pasar komoditas peternakan dan kesehatan hewan. Kerja sama juga mencakup harmonisasi peraturan ekspor dan impor komoditas peternakan dan kesehatan hewan serta dilakukan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor-Leste. Masing-masing instansi pemerintah akan mengambil tindakan tegas dalam memerangi perdagangan produk hewan yang tidak sah, yang akan berdampak buruk pada pasar di kedua negara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Timor-Leste, Domingos Gusmao menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Impor Risk Analysis (IRA) yang dilakukan oleh Ditjen PKH Timor Leste pada Januari 2018 ke Indonesia. Hasil IRA tersebut menyetujui untuk membuka kembali pemasukan (impor) produk peternakan dari Indonesia.

Kata dia, Pemerintah Timor Leste sebelumnya telah menutup impor produk unggas dari Indonesia sejak penyakit avian influenza merebak di Indonesia pada 2004. Saat ini Indonesia dapat membuktikan dengan sistem kompartemen bebas Avian Influenza yang diterapkan terdapat jaminan keamanan pangan.

"Kita kembali membuka kerjasama di bidang peternakan, semua kerjasama dicantumkan dalam TA dan hal-hal yang tidak tercantum akan dibuat dalam bentuk protocol tersendiri," ungkap  Domingos Gusmao. [ian]