Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Timbulkan Opini Liar Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Sabtu, 14 Maret 2026, 01:19 WIB
Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Timbulkan Opini Liar Rakyat
Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Prima)
rmol news logo Penyiraman air keras kepada aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disesalkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal mengutuk keras dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie, karena tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi.

"Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Alif memandang, tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. 

“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” bebernya.

Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.

“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.

“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” demikian Alif menambahkan. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA