Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pernah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah orang yang disebut dekat dengannya.

Prabowo mengaku heran ketika menerima laporan tersebut karena petugas yang menyampaikan hasil pemeriksaan terlihat ragu untuk melanjutkan proses hukum.

"BPKP datang ke saya agak gemetar. Heran saya, kenapa agak stres. Karena yang dilaporkan, diketahui beberapa orang dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan pemeriksaan karena dia tahu ini dekat dengan Presiden," ujar Prabowo dikutip ulang redaksi.

Mendengar hal itu, Prabowo menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terlibat pelanggaran hukum, termasuk orang-orang yang berada di lingkaran dekatnya.

"Saya bilang, masalahnya apa? Bagaimana pak petunjuknya? Saya katakan teruskan pemeriksaan. Tidak ada urusan orang Prabowo atau bukan orang Prabowo, dekat sama saya atau tidak," tegasnya.

Menurut Prabowo, kepercayaan yang diberikan negara justru harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, setiap pejabat negara wajib menjaga amanah yang diberikan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Prabowo juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini segala bentuk penyimpangan akan lebih mudah terdeteksi. Karena itu, ia mengaku heran jika masih ada pihak yang mencoba melakukan pelanggaran saat menjabat posisi strategis di pemerintahan.

"Saya heran kalau hari gini masih ada yang coba-coba. Sekarang ada digital, ada macam-macam, pasti ketahuan," ujarnya.

Meski mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu, Prabowo mengaku tetap merasa sedih terhadap dampak sosial yang harus ditanggung keluarga para pejabat yang tersandung kasus hukum.

"Saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," tuturnya.

Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.

"Saya katakan kepada BPKP, teruskan. Tidak ada siapa pun. Begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat," pungkasnya.  

Dadan Hindayana diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto yang terjalin jauh sebelum dirinya masuk pemerintahan. Kedekatan itu bermula dari persoalan sebatang pohon cemara udang yang berada di depan kamar Prabowo di kediamannya di Hambalang.

Saat itu, pohon tersebut mengalami gangguan kesehatan dan berbagai upaya penanganan disebut belum membuahkan hasil. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy yang memiliki latar belakang akademik di bidang pertanian kemudian merekomendasikan Dadan sebagai pakar yang dinilai mampu menangani persoalan tersebut.

Setelah memberikan sejumlah perlakuan dan perawatan, pohon cemara udang tersebut kembali tumbuh sehat. Sejak saat itu hubungan Dadan dan Prabowo semakin dekat. Dadan kemudian kerap dilibatkan dalam tim pakar yang memberikan berbagai masukan kepada Prabowo.

Dalam sejumlah kesempatan, Dadan juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya semula tidak membayangkan akan memimpin Badan Gizi Nasional. Ia mengaku sempat berharap mendapat posisi yang lebih ringan, seperti komisaris perusahaan. Namun Prabowo justru memberinya tantangan untuk memimpin BGN dan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menerima penugasan tersebut dan menjadi salah satu arsitek utama konsep MBG yang diterapkan saat ini, termasuk model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terpisah dari lingkungan sekolah. 

Meski demikian, sejak awal ia juga mengakui program tersebut menghadapi berbagai kendala dalam aspek infrastruktur dan sumber daya manusia. Sebagai akademisi yang lama berkiprah di dunia kampus, Dadan disebut menghadapi tantangan tersendiri ketika harus memimpin lembaga baru dengan kompleksitas birokrasi yang tinggi.