Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 7 Juli 2025.
Giri menjelaskan, realisasi anggaran Bawaslu tahun 2024 tercatat Rp15.689.749.723.604 atau 87,24 persen dari pagu Rp17.984.003.264.000, yang berarti tersisa Rp2.294.253.540.396.
Sementara, KPU merealisasikan anggaran 2024 sebesar Rp25.526.431.033.899 atau 98,96 persen dari pagu Rp25.795.195.581.000, yang berarti hanya tersisa Rp268.764.547.101.
"Saya sangat mengapresiasi KPU yang capaiannya di angka 99 persen, artinya KPU sangat pintar menghabiskan anggaran, akan tetapi ini tidak sama dengan kawan-kawan di Bawaslu, itu sepertinya kurang pintar menghabiskan anggaran karena masih 87 persen," ujar Giri.
Melihat perbandingan realisasi anggaran dua penyelenggara pemilu tersebut, Giri memberikan masukan kepada Bawaslu agar bisa lebih tepat dalam menyusun pagu anggaran yang akan diajukan kepada DPR RI dan juga pemerintah.
"Artinya begini kawan-kawan. Dalam menyusun anggarannya harus dibuat yang lebih efisien lagi, agar anggaran tersisa tidak sedemikian besar. Karena biasanya realisasi anggaran ini akan mengakibatkan pengurangan anggaran di tahun-tahun berikutnya," kata Giri.
Oleh karena itu, Giri menyarankan kepada Bawaslu untuk lebih realistis lagi dalam menyusun anggarannya, untuk kebutuhan tahun 2026, supaya serapan yang tercatat bisa meningkat.
"Itu mungkin catatan baik kawan-kawan di Bawaslu dalam membuat rencana kerjanya, agar lebih kecil dan bisa dioperasional, sehingga tidak banyak anggaran tersisa," kata Giri.
"Sangat sayang anggaran tersisa itu bukan begitu Pak Aziz. Karena itu tandanya kita kurang pintar melakukan perencanaan," sambungnya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diajari menyusun anggaran oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lantaran serapan anggaran tahun 2024 tercatat lebih rendah dibanding Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
BERITA TERKAIT: