Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) belakangan disebut-sebut mulai gencar menawarkan nama tokoh eksternal partai untuk Muktamar mendatang, salah satunya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, Rommy begitu pragmatis dan spekulatif dalam menjagokan Andi Amran Sulaiman menjadi ketua umum PPP periode 2025-2030, karena latar belakangnya tidak sesuai dengan visi dan misi per?uangan PPP.
"Ini artinya, ideologi Andi Amran tak sejalan dengan ideologi PPP," kata Jamiluddin, kepada wartawan, Sabtu 31 Mei 2025.
"Karena itu wajar bila dukungan Rommy terhadap Andi Amran mendapat penolakan di internal PPP. Rommy dituding ingin menggadaikan PPP ke calon eksternal, khususnya pengusaha,“ lanjut Jamiluddinz
Diberitakan RMOL sebelumnya, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy alias Rommy untuk tidak membuat kegaduhan dan perpecahan di internal PPP jelang Muktamar.
Ketua DPC PPP Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timut (NTT), Abdul Madjid Nampira, menyatakan selama ini Rommy terlalu banyak merugikan PPP mulai dari kepemimpinannya yang gagal hingga selalu membuat gaduh dan perpecahan di internal PPP.
“Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” ujar Madjid, dalam keterangannya, Kamis 29 Mei 2025.
Teranyar, Jurubicara DPP PPP Usman Tokan mengatakan munculnya nama Amran Sulaiman sebagai kandidat ketua umum pun telah memicu reaksi penolakan di internal partai, khususnya di tingkat daerah.
“Setelah muncul namanya di media, banyak juga respon kader-kader dari daerah. Ada yang senang, tapi banyak juga yang menolak, serta mempertanyakan ketika PPP berdarah-darah di Pemilu Legislatif 2024 yang lalu para kandidat dari eksternal ini lagi pada di mana ya?” ungkapnya.
.jpeg)
Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diagendakan sekitar September 2025, eskalasi politik di partai berlambang ka’bah itu kian meningkat . 
BERITA TERKAIT: