Penundaan tersebut memicu kekecewaan sejumlah anggota dewan karena pembahasan yang dijadwalkan menyangkut pengesahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan yang dinilai sangat mendesak.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru menerima informasi pada Kamis pagi bahwa Menhub tidak dapat menghadiri rapat yang telah dijadwalkan.
Menurut Lasarus, waktu yang tersedia untuk membahas dan mengesahkan pagu anggaran semakin terbatas sehingga kehadiran Menteri Perhubungan sangat diperlukan.
"Dari sisi waktu kita sudah sangat sempit. Tidak banyak ruang yang bisa kita gunakan dan ini mengesahkan pagu Bapak, pengesahan anggaran loh Pak, sangat-sangat penting," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa Dudy Purwagandhi tidak dapat menghadiri rapat karena mendapat panggilan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini Pak Menteri sedang menghadap Pak Presiden dalam rangka sesuatu materi yang kami juga belum tahu masalahnya," kata Suntana.
Meski memahami alasan ketidakhadiran tersebut, Komisi V DPR memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat dan menjadwalkan ulang pembahasan pada Rabu, 17 Juni 2026.
"Karena tidak ada kepastian, saya usul karena ini prinsip menyangkut anggaran, berarti kita hanya ada satu slot nanti di Rabu depan," ujar Lasarus.
Rapat kerja tersebut sedianya membahas pagu indikatif Kementerian Perhubungan bersama sejumlah mitra kerja. Penundaan ini sekaligus menambah daftar agenda Komisi V yang tertunda akibat absennya Menteri Perhubungan dalam forum pembahasan bersama DPR.
Komisi V DPR RI kembali menunda rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan setelah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berhalangan hadir. 
BERITA TERKAIT: