Demikia disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Hal ini didukung dengan penyempurnaan perbaikan tata kelola manajemen program MBG yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah yang menjadi langkah penting guna memastikan penerima tepat sasaran.
“Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG ini yang dikelola oleh BGN ini saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam DTESEN ini,” ucap kata Muhaimin.
Melalui data tersebut, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Selain itu, sosok yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan pelaksanaan MBG juga perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan implementasi program tersebut.
Pertama, penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kedua, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Dia mengaku optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan akan semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden. Ia menilai kombinasi antara niat baik, tata kelola yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan optimal.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa salah satu fokus utama yang harus terus diperkuat dalam pelaksanaan MBG adalah pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perlaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga ketahui untung dari proses MBG,” kata Menko Muhaimin.
Program ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan bahan pangan.
“Saya yakin benar ini akan sukses Pak Menko, dan Pak Menko akan semakin semangat, dan saya juga akan semangat dengan sungguh-sungguh membantu perlaksanaan MBG,” ungkap Menko Muhaimin.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Pangan Zulfikar Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Dukbangga/Kepala BKKN H. Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mut’i dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). 
BERITA TERKAIT: