Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PKB Minta Pemerintah Audit Sarana Prasarana Wisata Jelang Libur Nataru

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Kamis, 12 Desember 2024, 16:26 WIB
PKB Minta Pemerintah Audit Sarana Prasarana Wisata Jelang Libur Nataru
Anggota Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim atau Nunik/Net
rmol news logo Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah didorong untuk mengaudit seluruh sarana dan prasarana pariwisata. Sehingga masyarakat bisa berlibur dengan aman dan nyaman. 

"Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana prasarana wisata layak dan aman, kalau perlu audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi," kata anggota Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim atau Nunik, dalam keterangan resminya, Kamis 12 Desember 2024.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung itu menyatakan, ada jutaan masyarakat yang diperkirakan akan meramaikan libur panjang Nataru. Sebagian besar di antaranya akan menikmati libur panjang dengan berwisata.

"Jumlah warga yang akan berwisata saya kira akan cukup tinggi, maka penyedia tempat wisata tentu harus siaga. Disiapkan betul sarana dan prasarananya, pastikan aman dan tidak bikin celaka," tegas Nunik.

Bekas Wakil Gubernur Lampung itu juga mengingatkan masyarakat yang akan berwisata untuk mematuhi seluruh aturan dan arahan pengelola. Termasuk untuk selalu memantau kondisi cuaca.

"Ya kewaspadaan saya kira juga harus ditekankan kepada masyarakat. Apalagi sekarang ini cuaca ekstrem di mana-mana. Jadi kalau nanti berwisata masyarakat harus mematuhi aturan, perhatikan juga kondisi cuaca di sekitar," kata Nunik.

Selain itu, Nunik juga menyoroti perlunya sinergi pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata seperti penginapan, restoran, dan tempat rekreasi untuk menciptakan kolaborasi dalam memberikan kesan terbaik bagi pengunjung.

"Sinergitas itu mutlak dan harus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pariwisata, sampai pelaku usahanya. Jangan jalan sendiri-sendiri, agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal," pungkasnya. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA