BGN Siasati Pemangkasan Anggaran Lewat Refocusing Penerima Manfaat

Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah tetap efektif, namun penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran.

Rencana tersebut mengemuka dalam pembahasan tertutup pagu indikatif Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, berdasarkan surat Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, pagu indikatif BGN tahun 2027 mencapai Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, angka tersebut masih akan dievaluasi seiring proses refocusing penerima manfaat yang tengah dilakukan BGN bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian terkait.

"Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Tujuannya supaya indikator intervensi gizi tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus dan anggarannya semakin efisien," kata Arumsari.

Menurut dia, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengurangi kelompok penerima yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi. Sebagai contoh, siswa SMA dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak lagi menerima manfaat program tersebut.

Arumsari menyebut skenario itu dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Meski demikian, ia menegaskan pembahasan terkait besaran efisiensi anggaran masih berlangsung dan belum diputuskan bersama Kementerian Keuangan maupun Bappenas.

"Belum final karena masih akan dibahas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi melalui penajaman penerima manfaat," ujarnya.

Selain penyesuaian sasaran penerima, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tata kelola dapur, hingga sistem data penerima manfaat sebagai bagian dari upaya pembenahan program MBG.