Berkenaan dengan itu, PDIP pun mulai menjalin komunikasi dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) yang juga menghadapi hal kurang lebih sama.
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sela-sela konsolidasi TPN dan TPD Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/11).
"Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama," ungkap Hasto.
Hasto berharap, pada pesta demokrasi lima tahunan ini semua pihak harus mengindahkan demokrasi itu sendiri.
"Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite, dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," tuturnya.
Lebih jauh, Hasto merasa prihatin dengan cara-cara yang antidemokrasi tersebut masif terjadi menjelang Pemilu 2024. Padahal seharusnya demokrasi di Indonesia bergerak maju ke depan, bukan sebaliknya.
"Karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan
track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang, bahkan terjadi
the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin," tandasnya.
BERITA TERKAIT: