Sebab, sejak awal dicita-citakan sebagai instrumen perubahan struktur perekonomian, politik, dan budaya agar tidak lagi melahirkan praktik penindasan di tengah masyarakat.
"Ya tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025.
Ia menegaskan, makna kemerdekaan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kesempatan yang setara bagi rakyat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan.
"Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dalam kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara tapi juga kemerdekaan untuk berusaha,” jelasnya.
Atas dasar itu, Hasto menilai negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi inisiatif dan aktivitas ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang perekonomian.
"Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian,” ujarnya.
Hasto mengaku khawatir berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari bergesernya semangat Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, sistem ekonomi yang seharusnya mengedepankan kekuatan rakyat mulai tergantikan oleh dominasi kelompok oligarki.
"Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan yang mengedepankan kekuatan rakyat itu diganti oleh kekuatan oligarki,” pungkasnya.
Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. 
BERITA TERKAIT: