Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai langkah tersebut sebaiknya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin kepada rakyat, bukan semata dalam konteks politik elektoral.
Menurut Hasto, sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diambil pada periode sebelumnya.
"Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” kata Hasto kepada wartawan usai upacara Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2026.
Hasto menyinggung besarnya belanja bantuan sosial yang menurutnya pernah digunakan untuk kepentingan elektoral. Ia mengutip pandangan sejumlah pengamat politik internasional yang memperkirakan nilainya mencapai lebih dari 13 miliar Dolar AS.
"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD," ungkapnya.
Selain itu, Hasto juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang dinilainya belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota negara, hingga program hilirisasi.
"Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” katanya.
Menurut Hasto, berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya memunculkan kritik dan pertanyaan publik terkait kondisi hukum, politik, serta demokrasi di Indonesia.
"Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” tegasnya.
Karena itu, Hasto menilai jika Jokowi turun langsung ke tengah masyarakat, langkah tersebut semestinya menjadi bagian dari pertanggungjawaban moral dan politik seorang pemimpin atas berbagai kebijakan yang pernah dijalankan.
"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” pungkasnya.
Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkeliling Indonesia mendapat tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 
BERITA TERKAIT: