Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi seluruh warga negara.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2026.
Menurut Hasto, nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan negara melindungi rakyat dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," ujar Hasto.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan kekhawatiran PDIP terhadap menguatnya gejala militerisme dan berbagai bentuk pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," katanya.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menilai peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam penyelenggaraan negara.
Menurutnya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan.
"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," ujarnya.
Hasto juga menyoroti sistem hukum yang dinilainya semakin kehilangan independensi karena tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia menuding aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.
Karena itu, Hasto mengatakan PDIP dalam Rakernas partai telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perubahan watak kekuasaan yang dinilai dipengaruhi ambisi politik.
"Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol kenegaraan semata. 
BERITA TERKAIT: