Pulihkan Pelayanan Publik, Pemerintah Pusat Diminta Tunjuk Pj Gubernur Papua

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum DPP Pemuda Sereri, Gifly Buiney yang merasakan betul pelayanan Pemprov Papua sangat tidak maksimal.

“Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” kata Gifly dalam keterangannya, Sabtu (15/10).

Oleh karena itu, ia berpendapat dengan persoalan yang kompleks dan dinamika yang tinggi, Papua membutuhkan sosok pemimpin, yang benar-benar harus bekerja all out melayani masyarakat, sementara kondisi gubernur Lukas Enembe saat ini sedang tidak baik-baik saja karena sakit.

Dengan kondisi seperti itu, Sarjana Teknik lulusan Universitas Cenderawasih ini meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret menunjuk pejabat baru gubernur demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Yang terpenting adalah penunjukan pejabat baru gubernur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gifly.

Sambungnya, kalau peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya penunjukan pejabat baru, entah sebagai pelaksana tugas, penjabat, atau apapun namanya, untuk menggantikan gubernur yang tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut karena berhalangan tetap, opsi itu patut dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, Gifly juga mempertanyakan pengukuhan kepala suku besar dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dewan adat seolah-olah menjadi representasi semua kelompok adat di Papua.

“Kita hanya mengakui kepala suku yang diangkat oleh kepala marga. Papua hanya punya gubernur, tidak ada kepala suku besar. Ini bisa menjadi konflik baru antar suku di Papua. Buktinya sekarang menjadi polemik, apa sikap dewan adat, kan tidak ada, mereka diam,” bebernya.

Gifly juga mengkhawatirkan kehadiran kelompok massa pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas yang selama ini diberitakan siap membela jika dijemput paksa oleh KPK.

Dia mengimbau agar kelompok massa tersebut segera membubarkan diri. Keberadaan mereka di tempat itu berpotensi menimbulkan keonaran dan menghambat proses hukum terhadap Lukas.

“Sikap-sikap seperti ini jangan sampai terkesan oleh negara bahwa itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Sudah menjadi rahasia umum, Lukas hendak menjadi masyarakat sebagai tameng ketika KPK hendak turun untuk memeriksa dirinya,” pungkas Gifly.