Elektrifikasi Di Tanah Papua, Ikhtiar Mewujudkan Keadilan Energi
FOUNDING Father negara kita, Soekarno, telah bertitah dengan tegas dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, “Prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka”.Kea..
Dugaan Uang Suap Dari Gubernur Papua Barat, TII Minta KPK Usut Tuntas Kasus Wahyu Setiawan
Kasus dugaan suap yang menjeran mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan harus diusut tuntas. Terutama, terkait aliran dana yang dia terima.Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin N..
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Perlu Dihadirkan Dalam Persidangan
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan didesak untuk segera dihadirkan dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.Saiful Anam, kuasa hukum Wahyu Setiawan meny..
Targetkan Pilkada Di Papua Lancar, Tito Minta KPUD Ambil Data Secara Manual
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta KPUD bekerjasama Kepala Daerah untuk mengambil data kependudukan secara manual. Tujuanya memperlancar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Des..
Tim Hukum Wahyu Setiawan: Gubernur Papua Barat Tidak Tersentuh Meski Diduga Siapkan Uang Suap Rp 500 Juta
Tim kuasa hukum mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan merasa aneh dengan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang tidak menghadirkan saksi yang diduga turut terlibat dalam perkara penerimaan hadia..
Jadi Saksi Kasus Wahyu Setiawan, Sekretaris KPU Papua Barat Mengaku Sudah Dipecat
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua orang saksi di perkara dugaan suap seleksi calon anggota KPU Papua Barat 2020-2025.Perkara ini merupakan perkara kedua da..
Jalankan Komitmen Jokowi, Bappenas Diskusikan Perdamaian Dan Percepatan Pembangunan Papua
Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Strategic Policy Discussion dengan temam Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan. Acara itu adalah upaya menjalankan komitmen Presiden Joko Widodo un..
Dana Otonomi Khusus Masih Jadi Solusi Papua
Dana otonomi khusus (otsus) masih menjadi solusi untuk mengentaskan masalah di Papua. Sekalipun, memang pelaksanaannya masih butuh banyak evaluasi.Begitu kata anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mi..
Suparji Ahmad: Persoalan Papua Teratasi Jika Berpedoman Pada Resolusi PBB
Persoalan Papua sampai saat ini begitu kompleks, mulai dari isu rasisme hingga disintegrasi. Padahal semua persoalan di bumi Cendrawasih hanyalah soal kesejahteraan.Pakar Hukum Suparji Ahmad berpenda..
Undang-Undang Otsus Sama Sekali Belum Membahas Kewenangan Khusus Papua
Undang-undang 35/2008 sejauh ini dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan kewenangan khusus yang ada dalam Otonomi Khusus tersebut sama sekali tidak dibahas.Hal ini di..
Perkara Penerimaan Uang Seleksi Calon Anggota KPU Papua Barat, Sepupu Wahyu Setiawan Akui Ada Transfer Rp 500 Juta
Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan jika terdakwa Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI meminjam nomor rekening dan adanya transfer uang R..
TNI Di Perbatasan Papua Berjibaku Bantu Proses Persalinan Seorang Ibu
Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa dengan mengevakuasi seorang ibu yang akan melahirkan dari Kampung Kondo menuju Puskesmas Neukenjerai, Kabupaten Merauke, ..
Tanggapi Ade Armando, Dua Pemimpin Media Ini Yakin Tidak Ada Konspirasi Soal Pemberitaan Papua
Kasus 27 media besar yang melakukan kekeliruan pemberitaan mengenai Presiden Joko Widodo secara serentak masih membuat dosen FISIP Universitas Indonesia (UI), Ade ArmandoKasus yang dimaksud ialah soa..
Ade Armando Masih Heran, Kenapa 27 Media Besar Tidak Bisa Bedakan Petitum Dan Amar Putusan?
Sebanyak 27 media dinyatakan keliru memberitakan atau menulis bahwa Presiden Joko Widodo dituntut meminta maaf atas kasus gugatan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, LBH Pers, Safenet dan ..
Ilham Bintang: Kekeliruan Pemberitaan Dan Pelanggaran Kode Etik Bisa Turunkan Kredibilitas Media
Kekeliruan pemberitaan dan pelanggaran kode etik jurnalistik yang masih sering dilakukan wartawan. Hal ini membuat Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ilham Bintang priha..
