Breaking News:

MAKI Jengkel Laporan Pelanggaran Etik Rossa Purbo Bekti Lambat Diproses

Legislator PDIP Siap Perjuangkan 22 Ribu Anak Putus Sekolah di Lebak

Menteri Pigai: Saya Tak Butuh Buzzer Untuk Taklukkan Dunia

Memperkuat Kerangka Diplomasi Biru Indonesia

Satgas PKH Jatuhkan Sanksi Denda Rp1,2 Triliun ke PT Toshida

Kamis, 25 Desember 2025

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Politik

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Komisi III DPR: Bagaimana Cara KPU Ngontrol Orang Gila

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 27 November 2018, 11:40 WIB
Komisi III DPR: Bagaimana Cara KPU Ngontrol Orang Gila
Kahar Muzakir/RMOL
rmol news logo Komisi III DPR mempertanyakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pemilu 2019.

BERITA TERKAIT:

Komisioner KPU hingga DKPP Jadi 9 Usulan Ngaco
Komisioner KPU hingga DKPP Jadi 9 Usulan Ngaco
DKPP Anggap Ideal Penambahan Komposisi Komisioner Penyelenggara Pemilu
DKPP Anggap Ideal Penambahan Komposisi Komisioner Penyelenggara Pemilu
Bappenas Usul Komisioner KPU-Bawaslu-DKPP Ditambah jadi 9 Orang
Bappenas Usul Komisioner KPU-Bawaslu-DKPP Ditambah jadi 9 Orang
Bawaslu Ajak Mahasiswa Ikut Awasi Penyusunan Data Pemilih
Bawaslu Ajak Mahasiswa Ikut Awasi Penyusunan Data Pemilih
KPU: Data Pemilih Korban Banjir Sumatera Baru Akan Dimutakhirkan Tahun 2026
KPU: Data Pemilih Korban Banjir Sumatera Baru Akan Dimutakhirkan Tahun 2026

"Dalam hukum positif saja orang gila nggak bisa dijerat, tapi KPU punya dasar sendiri, gimana?" ujar  Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11).

KPU berdalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XIII/2015 mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih.

"Saya sangat tidak ngerti itu bagaimana cara ngontrolnya, orang gangguan jiwa kan nggak bisa mikir," imbuhnya.[wid]


BACA JUGA:

Awasi Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Keluhkan Akses Sidalih yang Tidak Seragam
Awasi Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Keluhkan Akses Sidalih yang Tidak Seragam
Bawaslu Ungkap Kejanggalan dalam Pemutakhiran Data Pemilih KPU
Bawaslu Ungkap Kejanggalan dalam Pemutakhiran Data Pemilih KPU

< SEBELUMNYA

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

BERIKUTNYA >

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang
Politik

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara
Politik

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

OTT Oknum Jaksa Momentum Perkuat Pengawasan
Politik

OTT Oknum Jaksa Momentum Perkuat Pengawasan

Golkar Dorong Evaluasi Pilkada Langsung
Politik

Golkar Dorong Evaluasi Pilkada Langsung

Pemerintah Siapkan 8.077 Hektar untuk Relokasi 22 Ribu Warga Tesso Nilo
Politik

Pemerintah Siapkan 8.077 Hektar untuk Relokasi 22 Ribu Warga Tesso Nilo

Pemerintah Longgarkan Waktu Pelunasan Haji Korban Bencana Sumatera
Politik

Pemerintah Longgarkan Waktu Pelunasan Haji Korban Bencana Sumatera

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.