Sempat Dibantarkan, Lukas Enembe akan Divonis Besok

Lukas Enembe akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah sebelumnya ditunda karena sakit.

"Benar, besok agenda pembacaan putusan dengan terdakwa Lukas Enembe," kata Jurubicara KPK, Ali Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/10).

KPK berharap, Majelis Hakim sependapat dengan seluruh analisa tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Lukas Enembe.

"Dan memutus sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dibuka selama persidangan," pungkas Ali.

Agenda sidang vonis sebenarnya dijadwalkan pada Senin (9/10). Namun sidang ditunda karena Lukas harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta. Untuk itu, Hakim menunda dan membantarkan penahanan terhadap Lukas.

Dalam perkara ini, Lukas dituntut 10 tahun enam bulan penjara dan bayar uang pengganti Rp47,8 miliar. Tuntutan itu disampaikan langsung tim JPU KPK pada Rabu (13/9).

Menurut Jaksa KPK, Lukas terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dan dakwaan Kedua Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Masih menurut Jaksa, Lukas terbukti menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) bersama-sama dengan Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas PU Pemprov Papua tahun 2013-2017 dan bersama Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua tahun 2018-2021.

Uang tersebut diterima dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya, dan PT Melonesia Cahaya Timur sebesar Rp10.413.929.500 (Rp10,4 miliar).

Selanjutnya, menerima uang dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu sebesar Rp35.429.555.850 (Rp35,4 miliar).

Uang tersebut diberikan agar terdakwa Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA 2013-2022.

Selain itu, Jaksa meyakini, terdakwa Lukas juga terbukti menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1,99 miliar dari Budi Sultan selaku kontraktor yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Gubernur Papua periode 2013-2018.