Cegah Korupsi di Peradilan Militer dan TUN, KPK Dorong Penguatan Integritas Hakim

Hal itu diingatkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam kegiatan Public Campaign bertajuk "Peran Ditjen Badilmiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara" di Jakarta pada Kamis (3/11).

"Sudah sangat banyak yang dilakukan MA cegah korupsi peradilan, dibangun sedemikian rupa. Tapi, mau sebagus apapun sistemnya, kalau integritasnya kurang, maka tidak bisa kita harapkan. Akan berusaha cari ruang untuk korupsi. Maka dari itu, KPK ingatkan bapak/ibu untuk selalu menjaga integritas," ujar Nawawi.

Nawawi mengatakan, hakim adalah profesi yang berisiko melakukan korupsi. Karena, berdasarkan data pengaduan perkara KPK, selama tiga tahun terakhir laporan terkait tindak pidana korupsi paling banyak berasal dari Hakim. Lebih tinggi dari laporan korupsi dari Kejaksaan maupun Kepolisian.

"Selain itu, dalam catatan kami, per Oktober 2022, Hakim sebagai bagian dari Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjerat korupsi mencapai 25 orang. Sedangkan Jaksa ada 11 orang, Polisi tiga orang," kata Nawawi.

Oleh karenanya, Nawawi berharap, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun), Badan Pengawas (Bawas) MA, dan satuan kerja tiap pengadilan terus melakukan upaya-upaya pengawasan. Dan di saat yang sama memperkuat integritas hakim, agar terhindar dari risiko korupsi yang merusak citra lembaga peradilan.

"Kita mungkin ingat korupsi yang menjerat Hakim Agung, ada kekecewaan yang mendalam, apa yang sudah dibangun sedemikian rupa, seperti terhempas begitu saja. Karenanya, untuk cegah jangan sampai terjadi, menjaga integritas itu selain harus terus ditanamkan dalam diri, tapi dari lingkungan sekelilingnya," terang Nawawi.

Kegiatan ini dihadiri 80 Hakim di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara baik secara luring maupun daring. Selain itu, hadir juga akademisi, Pejabat Eselon 2 dan 3 Badilmiltun, Puspom TNI, Oditur Jenderal, Advokat, dan Perwakilan Pemprov DKI Jakarta.