Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Munas Alim Ulama dan Rapimnas I PPP yang dibacakan Ketua Tim Perumus Rekomendasi Prof. HB. Tamam Achda sebelum penutupan oleh Ketua Umum PPP Romarhurmuziy, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (14/11).
"Tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban balita dan korban lainnya tidak dibenarkan oleh ajaran mana pun. Dan semua pihak kami imbau untuk mewaspadai provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Tamam yang juga wakil ketum PPP.
Rekomendasi lain, PPP mendesak kepada pemerintahan Joko Widodo untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan dan menjalankan program ekonomi kerakyatan. Dalam rangka mengurangi kemiskinan secara signifikan.
Pasalnya setelah mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi.
"Kami merekomendasikan ke pemerintah untuk segera memaksimalkan program pengentasan kemiskinan dengan menjalankan program ekonomi kerakyatan," kata Tamam.
Selain data kemiskinan yang masih absurd, PPP juga mendesak pemerintah untuk menjalankan kewajiban yang berpihak kepada usaha-usaha ekonomi pribumi untuk kewujudkan keadilan sosial.
"Kami melihat masih tingginya ketimpangan sosial ekonomi yang dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Tamam.
Tidak hanya itu, Munas Alim Ulama PPP juga mendorong lahirnya undang-undang tentang lembaga pendidikan keagamaan yang saat ini sudah ada di program legislasi nasional DPR RI.
Ditambahkan Tamam, keberadaan undang-undang tersebut dimaksud untuk meletakkan dasar pengaturan pendidikan agama agar dapat disetarakan dengan pendidikan umum di Indonesia.
[wah]
Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk insiden pelemparan bom di gereja Oikoumene di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu kemarin (13/11). 
BERITA TERKAIT: