Wiranto: Kita Tidak Akan Kompromi Dengan Perampok

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai meng­hadiri Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, kemarin.

Wiranto mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan berdaulat. Sehingga, tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh kelompok Abu Sayyaf. "Biarkan saja mereka ngomong apa. Jangan sampai kita disetir oleh mereka," kata Wiranto.

Namun demikian, Wiranto menegaskan, pemerintah terus berupaya melakukan operasi pembebasan dengan beker­jasama Filipina. Tapi yang jelas, Wiranto kembali menegaskan, pemerintah tidak akan menang­gapi ancaman yang dilontarkan oleh pihak Abu Sayyaf terkait permintaan tebusan sandera.

"Kita itu negara berdaulat, masa mau disetir sama peram­pok. Yang penting sekarang operasi pembebasan sandera terus berjalan," ujarnya.

Soal informasi adanya WNI yang sakit, Wiranto mengang­gap, hal tersebut merupakan tipu daya kelompok Abu Sayyaf agar tebusan segera dibayar.

"Itu tipuan. Mereka sengaja menghembuskan informasi seperti untuk menakut-nakuti pemerintah dan keluarga WNI yang disandera agar memberi­kan uang tebusan," tuturnya.

Oleh karena itu, Wiranto meminta masyarakat untuk tidak percaya dengan informasi terse­but. Apalagi menurutnya, pemer­intah tidak bisa ditekan dengan cara tersebut oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Soal sakit enggak sakit itu kan katanya. Bisa juga itu trik mereka (Abu Sayyaf). Misalkan, kamu diculik atau keluargamu diculik, terus kamu mau percaya sama omongan penculik," kata bekas Panglima ABRI ini.

Namun Wiranto memahami kekhawatiran pihak keluarga yang kerabatnya disandera hing­ga masyarakat luas. Namun, dia meminta agar pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja mem­bebaskan sandera.

"Jangan kita heboh tiap hari soal itu. Yang penting sudah ada langkah konkrit seperti membuat kesepakatan dengan Filipina dan Malaysia untuk melakukan operasi, baik di darat maupun di laut," katanya.

Selain itu, pemerintah juga ter­us melakukan upaya pembebasan melalui cara diplomasi yang di­lakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

"Jadi kita tunggu saja. Jangan tiap hari ribut saja. Tenang saja," kata Wiranto.

Di tempat terpisah, Juru bi­cara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Natsir mengatakan, pemerintah akan melakukan semua cara untuk menyelamatkan WNI yang disandera di perairan Filipina Selatan, pada 22 Juni lalu.

"Langkah-langkah tersebut dilakukan secara terukur, alias tidak terburu-buru karena ban­yak sekali yang harus dipertim­bangkan," kata Armanatha.

Pertimbangan utama dalam upaya pembebasan, menurutnya, adalah keselamatan WNI yang disandera. Karena itu, pemer­intah akan melakukan langkah multitrack strategy.

"Kami melakukan pendeka­tan ke berbagai pihak den­gan semua aset yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu melalui komunikasi-komunikasi resmi antara pemerintah Indonesia dan Filipina, juga kontak langsung para pihak perusahaan dengan penyandera," tuturnya.

Armanatha menambahkan, pemerintah Indonesia tidak da­pat secara terbuka memberi tahu kepada media langkah-langkah lebih lanjut, mengingat pihak penyandera akan selalu memoni­tori media-media Indonesia.

Hal tersebut justru akan men­gancam nyawa para korban sandera. "Pemerintah berusaha agar perusahaan terkait tidak memberikan uang tebusan ke­pada para penyandera dalam upaya pembebasan korban. Karena meskipun uang tebusan telah diberikan, itu tidak men­jamin keselamatan para WNI. Dan sampai saat ini kondisi kesepuluh WNI dalam keadaan baik-baik saja," katanya.

Sebelumnya, kelompok Al Habsyi Misaya, salah satu faksi bersenjata Filipina, Abu Sayyaf, mengancam akan membunuh empat ABK kapal tunda Charles, jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuhi perusahaan. ***