Bukan Soal FPI, Negara Hukum Tidak Bisa Membubarkan Organisasi Lewat Peraturan Perundang-undangan
Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak bisa dilakukan, karena telah meruntuhkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berorganisasi.Begitu pendapat Pak..
Bivitri Susanti: SKB Pemerintah Memperkuat Tindakan Aparat Hukum Melarang Kegiatan FPI
Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 6 kementerian/lembaga untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) justru memperkuat tindakan-tindakan aparat penegak hukum.Hal itu disampaikan Pakar ..
Pakar Hukum Tata Negara: SKB FPI Tidak Ada Kata Membubarkan Seperti HTI
Perangkat hukum yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah kementerian/lembaga disoroti pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.Pen..
Pakar: Secara Prosedural, Mengubah Naskah UU Ciptaker Itu Langgar Hukum Tata Negara
Banyak didapati pelanggaran prosedural ketatanegaraan dalam proses pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Tidak hanya proses, secara prinsip pun omnibus law UU Ciptaker dinilai keliru.Anta..
Akademisi Nilai Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sebatas Kepentingan Pragmatis Politik
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR hanya sebatas kepentingan pragmatis politik.Menurutnya, praktik kepentingan tersebut sang..
