Kopi Timur Mobile

Bivitri Susanti

Bivitri Susanti: PPHN Lewat Konvensi MPR Itu Mengada-ada

Politik 28 Juli 2022 16:04

Bivitri Susanti: PPHN Lewat Konvensi MPR Itu Mengada-ada

Pakar: Revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang Nyangkut Terus di DPR

Politik 09 Juli 2022 23:21

Pakar: Revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang Nyangkut Terus di DPR

PSDN untuk Pertahanan Negara Potensial Langgar HAM

Politik 01 Juli 2022 02:19

PSDN untuk Pertahanan Negara Potensial Langgar HAM

Pakar Hukum Minta Jangan Ada Personalisasi di RKUHP<i>!</i>

Politik 25 Juni 2022 21:41

Pakar Hukum Minta Jangan Ada Personalisasi di RKUHP!

Bivitri Susanti: Kalau Boleh Kasar, Pengusul Penundaan Pemilu adalah Intelektual Kelas Kambing

Politik 07 Maret 2022 03:29

Bivitri Susanti: Kalau Boleh Kasar, Pengusul Penundaan Pemilu adalah Intelektual Kelas Kambing

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Pengkhianatan Konstitusi, Bivitri Susanti Suarakan Syarat Referendum

Politik 06 Maret 2022 23:14

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Pengkhianatan Konstitusi, Bivitri Susanti Suarakan Syarat Referendum

Bivitri Susanti Ingatkan Pemerintah Pendekatan Pembangunan IKN Baru Jangan Proyek Semata

Politik 21 Januari 2022 15:24

Bivitri Susanti Ingatkan Pemerintah Pendekatan Pembangunan IKN Baru Jangan Proyek Semata

Sudah Ada UU 5/2004, PPHN Tidak Perlu Masuk Konstitusi

Politik 19 Agustus 2021 16:58

Sudah Ada UU 5/2004, PPHN Tidak Perlu Masuk Konstitusi

Perpres BRIN Rawan Digugat ke MA dan MK

Politik 09 Agustus 2021 18:45

Perpres BRIN Rawan Digugat ke MA dan MK

Bukan Soal FPI, Negara Hukum Tidak Bisa Membubarkan Organisasi Lewat Peraturan Perundang-undangan

Hukum 01 Januari 2021 15:11

Bukan Soal FPI, Negara Hukum Tidak Bisa Membubarkan Organisasi Lewat Peraturan Perundang-undangan

Bivitri Susanti: SKB Pemerintah Memperkuat Tindakan Aparat Hukum Melarang Kegiatan FPI

Hukum 01 Januari 2021 14:45

Bivitri Susanti: SKB Pemerintah Memperkuat Tindakan Aparat Hukum Melarang Kegiatan FPI

Pakar Hukum Tata Negara: SKB FPI Tidak Ada Kata Membubarkan Seperti HTI

Hukum 01 Januari 2021 13:04

Pakar Hukum Tata Negara: SKB FPI Tidak Ada Kata Membubarkan Seperti HTI

Pakar: Secara Prosedural, Mengubah Naskah UU Ciptaker Itu Langgar Hukum Tata Negara

Politik 17 Oktober 2020 15:41

Pakar: Secara Prosedural, Mengubah Naskah UU Ciptaker Itu Langgar Hukum Tata Negara

Akademisi Nilai Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sebatas Kepentingan Pragmatis Politik

Politik 10 Februari 2018 01:18

Akademisi Nilai Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sebatas Kepentingan Pragmatis Politik

TOP FIVE

PRESISI

(Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)

#ANIES BASWEDAN

#DEOLIPA YUMARA