PA GMNI:

Arsip Autentik Pidato 1 Juni Perkuat Sejarah Hari Lahir Pancasila

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Jumat, 14 Agustus 2026, 03:21 WIB
Arsip Autentik Pidato 1 Juni Perkuat Sejarah Hari Lahir Pancasila
Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kecil Besar
rmol news logo Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menyambut temuan dokumen autentik pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Temuan tersebut dinilai semakin memperkuat sejarah lahirnya Pancasila.

Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat mengatakan, dokumen negara jilid kedua yang memuat draf pembahasan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah ditemukan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat halaman pertama dan halaman terakhir naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang sebelumnya dinyatakan hilang.

"Syukur alhamdulillah pada detik-detik terakhir, akhirnya dokumen halaman pertama dan halaman 29 ditemukan, sehingga menambah keyakinan kita bersama yang tergabung dalam murid ideologi Bung Karno," kata Arief dalam acara di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026.

Arief menegaskan, temuan tersebut semakin memperkuat bahwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 merupakan jawaban atas pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

"Sehingga saling carut-marut mengenai sebenarnya lahirnya Pancasila kapan itu pun sudah terjawab," kata Arief.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengingatkan agar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan bangsa.

Menurut Arief, setelah 81 tahun merdeka, cita-cita menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera masih belum sepenuhnya terwujud.

Ia juga menyoroti praktik demokrasi Indonesia yang dinilai terlalu berfokus pada demokrasi politik dan elektoral lima tahunan, sementara demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 belum mendapat perhatian yang seimbang.

"Padahal the founding fathers memilihkan tidak sekadar demokrasi politik, melainkan diamanatkan juga adanya demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45," kata Arief.

Arief juga mengajak penyelenggara negara melakukan mawas diri dan mengembalikan arah pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan.

“Kita meniru negara-negara yang menganut individualis, liberalis, kapitalis, yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme, sehingga menjauh dari cita-cita demokrasi ekonomi," kata Arief.

"Apalagi demokrasi politik, demokrasi ekonomi yang berketuhanan dan berkebudayaan, itu sangat menjauh,” sambungnya.

Pesan tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan kebangsaan bertajuk "Ambeg Paramarta" yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana.

Pernyataan itu turut dihadiri jajaran pengurus PA GMNI serta sejumlah sesepuh nasionalis, di antaranya Theo L. Sambuaga dan Prof. Ganjar Razuni.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA