Parpol Punya Bisnis Banyak Mudharatnya

"Jadi dengan situasi seperti itu maka akan banyak mudharatnya, akan terlalu banyak penyimpangan yang sangat mungkin nanti dilakukan kalau parpol berbisnis. Karena dia jadi akan benar-benar dikatakan sebagai proprofit sama nirlaba. Jadi mencari laba dengan nirlaba," kata pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Insan Cita dengan tema "Plus Minus Parpol Berbisnis", Senin malam, 2 Juni 2025.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan membuat partai politik berubah dari segi karakter. Ketika parpol sudah bisa mencari uang, bisa memunculkan kartel politik di antara partai politik itu sendiri.

Sebab, dengan melihat kondisi kebiasaan politik di Indonesia saat ini, jika parpol berbisnis akan banyak sekali menambah kekisruhan.

Terlebih, seolah tidak ada pengawasan dalam kerja politik partai di DPR RI.

"Dalam beberapa diskusi beberapa hari terakhir ini kita sering sekali berdiskusi tentang peran DPR dalam legislasi maupun dalam pengawasan yang bisa dikatakan pingsan. Saya mau ngomong meninggal tapi kok enggak tega ya, pingsan saja lah," katanya.

"Tapi tidak berfungsi. Fungsi cek itu tidak berfungsi," tutupnya.