"Sanksi administratif yaitu berupa mutasi, berupa demosi selama 2 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri," kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/9).
Kata Kombes Nurul, Iptu Januar Arifin menerima keputusan yang diberikan dan tidak mengajukan banding.
Selain itu, kata Nurul, perbuatan Iptu Januar dinyatakan tercela. Karena itu, dia diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis ke pimpinan Polri.
"Ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan," katanya.
Iptu Januar terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf c, Pasal 6 ayat 2 huruf b, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara RI.
"Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas," terang Nurul.
Sidang Iptu Januar terkait kasus
Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa kemarin (20/9) selama kurang lebih 9 jam. Adapun saksi yang dihadirkan sebanyak enam orang termasuk Kombes Agus Nurpatria.
"Saksi-saksi di dalam persidangan terdapat 6 orang, yaitu Kombes ANP, AKP IF, Iptu HT, Aiptu SA, Aipda RJ, dan Briptu SMH," katanya.
Sidang etik telah menjatuhkan mantan Perwira Urusan Administrasi (Pamin) Den A Ropaminal Propam Polri Iptu Januar Arifin sanksi demosi selama 2 tahun, imbas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo. 
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: