Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham merespons aksi unjuk rasa mahasiswa pada Jumat, 13 Juni 2026.

"Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” kata Idrus dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 Juni 2026.

Secara spesifik, menurut Idrus, persoalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah masuk dalam proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme.

Munculnya persoalan hukum harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, bukan hanya sekedar mengungkap saja.

“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” katanya.

Selain persoalan MBG, Idrus juga mengingatkan agar isu besar mengenai dugaan kebocoran ekonomi negara, terkait dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing selama puluhan tahun disebut-sebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 908 miliar Dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun juga perlu dikawal.

Berkaca dari sini, Idrus yakin pemerintah mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan tetap konsisten menjalankan reformasi tata kelola ekonomi nasional.

Tentu, masih kata Idrus, penataan ekonomi nasional yang tengah didorong pemerintah membutuhkan waktu dan harus dilakukan sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” demikian Idrus.