Namun, semenjak reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara tetapi menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan Komisi Yudisial.
Begitu kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pondok Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, Seuneulop Lamjampok, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (17/10),
"Kini jumlah anggota MPR berjumlah 692 anggota terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD," jelasnya.
Mahyudin kemudian menjabarkan bahwa MPR mendapat tugas untuk memasyarakatkan kembali Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana tertera dalam UU 17 Tahun 2014 tentang MD3.
"Jika dilihat dari jumlah anggota MPR, memang sangat tak seimbang dibanding jumlah rakyat Indonesia yang harus diberikan sosialisasi yang sedemikian besar sekitar 250 juta jiwa. Makanya upaya sosialisasi ini dilebarkan dengan metode lain selain tatap muka dan dialog, melalui para netizen dan media sosial, melalui acara-acara seni dan budaya, sampai gelar acara lomba cerdas cerdas Empat Pilar MPR kepada para pelajar SLTA," sambungnya.
Walaupun berat, sambungnya, amanah UU tersebut harus dilaksanakan MPR dengan satu tujuan, membumikan Pancasila agar Pancasila bisa menjadi perilaku seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh Bung Karno digali dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menyampaikan beberapa tantangan internal bangsa Indonesia yang mesti disadari generasi muda bangsa. Pertama, mengenai lemahnya penghayatan dan pengamalan serta masih adanya pemahaman agama yang keliru, sehingga melahirkan paham radikal dan memunculkan aksi terorisme.
Kedua, masalah pengabaian kepada kepentingan daerah sehingga timbul fanatisne kedaerahan. Walaupun ini sudah bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, namun masih menjadi tantangan bangsa.
"Ketiga, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan. Fakta yang terjadi, saat ini masih banyak konflik antar suku, karena masalah perbedaan," sambung politisi Golkar itu.
Keempat, kurangnya keteladanan sikap dan perilaku dari para pemimpin dan tokoh bangsa. Banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat korupsi mulai dari kepala daerah sampai pimpinan lembaga tinggi negara adalah contoh kurangnya keteladanan untuk masyarakat.
"Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti memberikan teladan yang baik kepada rakyat. Jangan sampai berkoar-koar bicara soal kebangsaan, kejujuran, nilai-nilai tapi ternyata malah korupsi. Itulah semua tantangan bangsa yang harus dihadapi yang mesti diselesaikan segera," tandasnya.
[ian]
MPR adalah lembaga gabungan DPR dan DPD. Pada masa sebelum reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. 
BERITA TERKAIT: