Indonesia Bukan Negara Bagian ke-51 AS!

Luas Indonesia terbentang dari London hingga St Petersburg di Rusia. Peta Indonesia bila dibuka terbentang panjang sekurangnya dari New York hingga ujung Seattle di belahan barat AS.

Posisi geografis Indonesia, yang membentang di jalur laut dan udara penting antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan wilayah udaranya sangat penting secara strategis untuk pengerahan cepat dan proyeksi kekuatan penyerangan maupun pertahanan.

Letak dan luas geografi Indonesia yang amat strategis ini kembali menjadi sangat penting sebagai aset geostrategis AS, peta jalan langit yang begitu luas menjelajahi titik di benua Amerika ke belahan Asia Pasifik. 
 
"Sebuah dokumen pertahanan AS yang dirahasiakan menjabarkan rencana untuk mengamankan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia", demikian ungkap surat kabar Sunday Guardian membocorkan drama yang dirahasiakan Kementerian Perang (bukan lagi Kementerian Pertahanan) AS itu. 

Dokumen rahasia AS itu mengungkap bahwa tujuan dari permintaan itu ada tiga butir: 1) lintasan bebas pesawat AS untuk operasi darurat, 2) penanggulangan krisis, dan 3) kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama.

Ketidakpercayaan Publik

Sekali lagi publik tidak akan percaya. Tiga tujuan tertulis AS itu, dalam praktik operasi militer sehari-hari itu tidak akan berlangsung seperti yang tertulis.

Kegiatan latihan, mereduksi kegiatan rahasia bagi tentara AS ada cakupan wilayah, tempat,  jadwal, waktu dan peserta latihan. Puluhan aktivitas rahasia termasuk di darat maupun di udara menyiapkan terbang tinggi di langit Nusantara ini.

Kepentingan global AS di tengah kecanggihan teknologi militer, cyber dan intelijen, atas nama operasi darurat, AS bisa bergerak berbelok kapan pun dan dari manapun, dari operasi ke operasi menyiapkan terbang dari di atas Singapura, Sabang, Laut China Selatan (Natuna), Australia, Guam, Diego Garcia, Papua Barat, Jepang hingga ujung selat Taiwan, tiap jengkal jangkauan global dari Info Pasifik ke Selat Hormuz. 

Atas nama operasi darurat, mengatasi situasi kritis, apapun  krisis di berbagai belahan, bisa menjadi dalih AS melibatkan diri.

Agresi teritorial melalui operasi militer AS, puluhan pesawat dan helikopter terbang melewati ruang udara tetangga Venezuela, untuk melakukan aksi penculikan Presiden Maduro, dini hari pada saat warga Caracas tertidur, adalah bukti penyalahgunaan kebebasan yang ada, sekaligus pelajaran yang amat berharga.

Berdasar contoh itu, mengikuti peta operasi darurat militer AS untuk mengamankan koridor di langit kita yang terluas di Asia Tenggara ini pun akan mengundang reaksi keras dari negara anggota ASEAN lainnya.

Penanggulangan krisis tentu terkait peristiwa yang dikategorikan dalam level ancaman itu, skala ancamannya  berbahaya hingga tidak. Krisis karena bencana alam, dari mitigasi bencana dan man-made crisis, tafsir politik atas peristiwa yang menyangkut kepentingan AS (dan juga Israel) memang menjadi sangat luas cakupannya.

Perlahan kita ingat perilaku Trump. Dari deret soal defisit perdagangan AS dengan banyak negara, plus kasus masuknya Fentanyl narkoba Trump tidak cukup menyebutnya sebagai darurat nasional, tapi semua itu adalah ancaman bagi keamanan nasional AS.
?
Langkah Kemlu RI

Langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI (bila memang benar) meminta agar Kementerian Pertahanan RI berhati-hati sekaligus mendorong untuk menunda skema kerja sama ini--sekalipun belum ada kesepakatan final adalah sebuah sinergi bersama yang tepat.

Kementerian Perang AS tentu memahami bahwa bila koridor blanket overflight ini dilaksanakan tidak hanya akan mengundang reaksi keras dari negara anggota ASEAN. Tapi juga mendatangkan resiko baru, yang dalam situasi, yang tidak diharapkan ini, dapat menyeret Jakarta dan sebagian besar ASEAN terkoneksi dalam potensi konflik di Laut China Selatan.

Paket kerja sama yang diusulkan, dalam praktik kesehariannya dapat memicu ketidaknyamanan dan sekaligus kecurigaan geopolitik yang lebih luas. 

Demikian juga prediksi yang ada mengatakan bahwa akses penuh melalui wilayah udara Indonesia, pada saatnya nanti dapat mengubah keseimbangan mobilitas kekuatan militer di Asia Tenggara. Di tengah kerawanan ini, menyumbangkan ketegangan strategis, khususnya di tengah persaingan yang sedang berlangsung di antara kekuatan-kekuatan besar di Indo-Pasifik.

Penuh Risiko

Tantangan pertama, yang paling berat dari rencana kerja sama ini adalah momen yang tidak tepat.

Saat ini adalah momentum yang amat tidak pas, momen yang salah di saat AS dan Israel berperang. Dan AS melangkah untuk menyerang ingin menghancurkan 7 pelabuhan besar di Iran sekaligus memblokade Selat Hormuz. 

Tidak ada yang bisa menjamin, peta transit menggunakan ruang udara kita, tidak digunakan untuk menghadapi Iran, invasi Israel ke Lebanon atau kepentingan lainnya, di mana AS senantiasa di belakang Israel.

Tantangan kedua, adalah persepsi yang muncul di tengah agresi AS dan Israel ke Iran, hingga eskalasi blokade rantai pasok dari Selat Hormuz, eksposur Indonesia yang terlalu melangkah mendekati AS tidak menguntungkan Indonesia.

Politik luar negeri bebas aktif, pendiri Non Blok, pencetus Dasasila Bandung, dan kontribusi Indonesia sebagai penggerak dekolonisasi--serangkaian aset historis, ini akan perlahan memudar dan tidak lagi menjadi citra positif.

Indonesia Moves Closer to US Strategic Orbit as Pentagon Eyes Overnight Military Air Access Across Southeast Asia, judul dari artikel provokatif yang ditulis Defence Security Asia, 14 April 2026.

Judul itu terasa menyengat. Sekalipun membina hubungan yang lebih dekat dengan AS juga bukan yang sesuatu yang diharamkan. Tetapi deklarasi Pentagon bahwa kita seolah akan menjadi kaki tangan orbit strategis AS, yang memberi akses penuh hanya pada Amerika, tidak juga berkesan baik, atau bahkan dituding dan dicurigai akan membangun titik paling longgar dari pakta militer. 

Prinsip non-diskriminatif dan bukan sikap tebang pilih. Mesin diplomatik lebih dari setengah abad mampu mendorong pemihakan pada kemerdekaan, anti kolonialisme, sikap menghormati kedaulatan serta yang paling menohok adalah menolak agresi militer ala Trump dan Israel.

Rakyat Indonesia tidak pernah terlintas dan berpikir untuk menjadi rakyat di negara bagian ke-51 Amerika.   

Permintaan AS untuk bisa memiliki kedaulatan ekstrateritorial, melewati ruang udara kita kapan pun, untuk kepentingan apapun dari Sabang sampai Merauke ini, ibarat membuka pangkalan militer di langit Indonesia, dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara bagian ke-51 AS.

PLE Priatna 
Analis geopolitik dan hubungan internasional, Alumnus FISIP UI dan Monash University, Clayton-Australia.