Mahyudin: Sistem Pemilu Perlu Dievaluasi

Mahyudin yang juga mantan Bupati Kutai Timur hadir bersama Anggota MPR Fraksi Partai Golkar (HC) Popong Djundjunan sebagai narasumber, serta Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi, dan Camat Teluk Pandan Syaifudin.

Mahyudin dan romongan tiba di lokasi acara disambut oleh sebuah tari dengan gerakan pencak silat, lalu dilanjutkan pengalungan bunga oleh tiga siswa sekolah dasar berpakaian adat Bugis, dan begitu Mahyudin akan memasuki tempat acara disambut tarian Jepen, sebuah tarian pesisiran untuk menghormati tamu.

Di depan para peserta sosialisasi yang terdiri dari para petani anggota KTNA bersama masyarakat Kecamatan Teluk Naga, Mahyudin, menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu MPR, apa fungsi dan tugas-tugasnya. Selain memiliki tugas-tugas konstitusional, MPR sebagai lembaga negara juga memiliki tugas menyosialisasikan Empat Pilar, sesuai amanat UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu, menurut Mahyudin, MPR juga punya tugas melakukan kajian tantang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Salah satu yang menjadi konsen MPR, menurut Mahyudin, adalah pelaksanaan UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

UU Pemilu yang ada sekarang, jelas Mahyudin, membuat banyak sekali kepala daerah dan gubernur masuk penjara.

"Memang mereka tidak punya niat maling, tapi undang-undang yang ada membuka kesempatan untuk itu, maka waspada lah," ujar Mahyudin.

Oleh karena itu, menurut Mahyudin, UU Pemilu perlu dievaluasi. Sebab, pemilu yang sekarang menganut suara terbanyak membuat partai politik tidak bisa mengontrol. Dan, juga membuat orientasi partai politik jadi berbeda.

"Karena partai politik mau menang maka direkrut orang-orang yang populis," ujar Mahyudin.

Oleh karena itu, Mahyudin mengusulkan agar sistem pemilihan umum merupakan kombinasi sistem terbuka dan tertutup.

"Agar kualitas pemilu tetap terjaga," harap politisi Golkar ini seperti dalam rilis Humas MPR. [rus]