Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

“Meskipun makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” ujar Ahmad Luthfi diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Minggu, 7 Juni 2026.

Mantan Kapolda Jateng ini menjelaskan, evaluasi program MBG harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh sekadar menyasar aspek distribusi. Kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus dikuliti secara detail.

Luthfi berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki rasa tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk di daerah didesak untuk benar-benar pasang badan mengawal implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, ia menilai kebutuhan gizi di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Atas dasar itu, menu makanan dalam program MBG dinilai tidak bisa diseragamkan secara kaku di seluruh daerah. Ketersediaan bahan pangan lokal dan pola konsumsi anak-anak wajib menjadi pertimbangan utama.

Demi memuluskan target tersebut, Luthfi mendorong keterlibatan aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk melakukan pendampingan, berkaca dari keberhasilan di Kota Solo.

“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” tegasnya.

Langkah pengawasan ketat ini bukan tanpa alasan. Jawa Tengah memegang porsi yang sangat besar dalam eksekusi program andalan pemerintah pusat ini. Luthfi membeberkan, saat ini jumlah penerima manfaat program MBG di wilayahnya sudah menembus angka fantastis.

“Untuk program makan bergizi gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ungkapnya.