Belum Bayar Sewa Kantor, Priyo Cs Terancam Diusir

Bukan hanya tanpa kegiatan, yang lebih memalukan lagi, ormas pendiri Partai Golkar ini ternyata menunggak uang sewa kantor, internet hingga belum membayar gaji pegawai pengurus kantor selama empat bulan.

Area parkir di markas MKGR nampak lowong. Tidak ada kendaraan roda empat yang parkir di area itu. Sebuah spanduk membentang di depan pintu masuk. Tulisannya, Selamat 55 tahun MKGR ” Ucapan itu dibuat atas nama Wakil Ketua MKGR, Roem Kono.

Pintu kantor terbuka lebar,  tak ada satu pun petugas ormas yang standby di meja resepsionis. Begitu  mengucapkan salam,  seorang pria keluat dari bagian dalam kantor. Kaye Elang Kuning, begitu dia memperkenalkan diri. Maklum sepi, pegawai belum pada digaji jadi malas,” katanya menjelaskan situasi markas MKGR.

MKGR sedang dirudung konflik gara-gara elite berbeda sikap atas kemelut Golkar.

Ketua MKGR Prio Budi Santoso, mendukung Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta pada 2 Desember lalu. Sedangkan Wakil Ketuanya, Roem Kono berpartisipasi pada Munas Bali yang memutuskan Aburizal Bakrie kembali menjadi ketua umum Golkar.

Kaye, salah satu kader MKGR sejak zaman   RH Gandhi hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku para elite partai yang selalu mengatasnamakan MKGR. Padahal, MKGR murni sebagai ormas, bukan underbouw partai. Kaye kemudian mengambil sebuah buku kuning bertuliskan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART), MKGR. Pria paruh baya itu langsung membacakan Pasal 20 Ayat 7. Bunyinya, Untuk menjamin eksistensi, kesehatan, dan perkembangan organisasi dapat diadakan musyawarah luar biasa”.

Secara tersirat, Kaye berupaya menjelaskan kalau permasalahan di tubuh ormas ini akan diselesaikan lewat forum itu. Rencananya tahun ini bakal digelar musyawarah besar (mubes). Mubes akan menentukan langkah ormas, termasuk pemilihan kembali pucuk pimpinan MKGR.

Siapa pun mereka, yang telah membuat  malu dan sulit untuk dipersatukan, harus tanggung dosa pada para kadernya yang berada di grass root yang bukan elite politik,” tegasnya.

Kapan persisnya mubes bakal digelar masih belum jelas. Ada yang menyebut bulan depan: Februari. Ada jug yang bilang Agustus. Saat ini, sedang masa penggodokan baik penentuan lokasi maupun panitia pelaksana. Bocorannya, tiga pimpinan provinsi sudah mengusulkan  segera digelar mubes.

Terlepas dari kisruh elite MKGR, Kaye lebih menyoroti soal masa depan markas ormas ini. Pasalnya, menjelang tahun baru, si pemilik bangunan kantor berlantai dua yang ditempati DPP MKGR menagih uang sewa untuk tahun ini. Sebuah pemberitahuan ditempel di mading tepat di kanan meja resepsionis. Tulisannya, "Kontrak habis 30 Desember 2014 kalau oke, pembayaran dilanjutkan 15 Januari 2015 harus lunas."

Ratusan juta kita masih utang. Malu kita punya banyak kader jadi politisi tapi sewa kantor ngutang,” kata Kaye yang enggan membeberkan jumlah tunggakan organisasinya.

Bukan tanpa sebab si empunya bangunan kantor MKGR menetapkan batas waktu pembayaran. Tahun lalu, pembayaran sewa kantor terlambat lima bulan. Kaye selaku pengurus kantor, harus wara-wiri menemuu sejumlah kader MKGR yang duduk di legislatif untuk menutup biaya sewa.

Tidak hanya itu, listrik juga masih menunggak beberapa bulan. Beruntung, hingga saat ini listrik tak diputus. Agar rekening listrik tidak semakin bengkak, penggunaan lampu dikurangi. Jika ruangan tidak terpakai, lampu dimatikan.
Bayangin saja, internet saja yang Rp 600 ribu per bulan, belum dibayar. Ini kantor tidak ada akses internet,” keluh Kaye.Kaye

Meskipun memiliki keterbatasan keuangan, kata Kaye, ke-15 organisasi jajaran MKGR harus jalan. Alhasil, kantor tersebut tetap diperuntukkan bagi kader MKGR yang ingin menjalankan aktivitas. Termasuk, kegiatan unit belajar yang berada di lantai dua kantor.

Dia lalu mengajak keliling kantor DPP MKGR. Mulai dari ruangan depan meja resepsionis untuk menerima tamu. Ke bagian tengah, terdapat sebuah meja panjang untuk para kader berdiskusi. Di lantai dasar, terdapat ruangan-ruangan untuk para kader.

Menapaki lantai dua dengan anak tangga, terdapat ruangan-ruangan pimpinan teras MKGR. Ruang rapat pun berada di lantai dua. Menariknya, sebagian ruangan kerja untuk ketua umum dan sekjen, disulap menjadi ruangan unit belajar para kader untuk mendalami studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

Dari dalam ruangan unit belajar tersebut, terdapat pintu menuju ruang kerja ketua umum dan sekjen. Sebuah meja kerja dan meja tamu terlihat berantakan. Posisi kursinya tidak sesuai. Tidak terlihat barang-barang pribadi para pimpinan ormas ini.  Dua sajadah menggantung di atas kursi, tanda ruangan tersebut digunakan sebagai tempat beribadah dari pada dibiarkan kosong.

Ruangan itu tidak terkunci, para kader MKGR leluasa keluar masuk. Namun, apabila ingin menggunakan ruangan di kantor tersebut, setidaknya harus dari persetujuan Kaye. Pasalnya, dia yang bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kenyamanan kantor. Ketua umum jarang ngantor sejak lima tahun lalu,” bisik Kaye.

Azan Maghrib berkumandang, lampu-lampu di lokasi strategis di kantor ini dinyalakan. Satu persatu kader MKGR mulai berdatangan. Beragam, ada yang menggunakan angkutan umum, motor, hingga kendaraan roda empat.

Pemilik Kantor Datang, DPP MKGR Digembok

Status kantor DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jalan Danau Tondano A4, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, masih mengontrak. Kantor ini sempat digembok  pemiliknya lantaran nunggak sewa.

Di penghujung tahun 2013, seorang pria yang akrab disapa Pak Haji mendatangi kantor tersebut. Dia adalah pemilik kantor yang  disewa MKGR untuk dijadikan markas. Saat itu pembayaran untuk tahun tersebut belum dibayar.

Tanpa peringatan, si pemilik itu langsung masuk ke dalam kantor yang memang miliknya. Dia berteriak agar seluruh kader MKGR yang berada di dalam kantor untuk segera keluar dari dalam bangunan dua lantai itu.

Sadar menunggak sewa, anggota MKGR  pun tanpa perlawanan keluar kantor. Dengan sigap, Pak Haji langsung mengeluarkan gembok yang sudah dikepalnya saat mendatangi tempat ini. Tanpa basa-basi, pintu kantor dikunci dan digembok.

Belum bayar, saya juga keluar,” ujar Kaye, salah satu petugas di kantor DPP MKGR yang dipimpin Priyo Budi Santoso ini.

Termasuk orang lama di ormas MKGR, Kaye mengaku menjadi ‘seksi sibuk’ atas telatnya pembayaran uang kontrakan kantor. Pasalnya, sekalipun beberapa kader MKGR ada yang menjadi anggota DPR, maupun petinggi Partai Golkar,  keuangan organisasi  kembang kempis.

Pria paruh baya tersebut kemudian merayu empunya kontrakan. Berbicara dengan logat Padang, dia berjanji akan melunasi kewajiban sewa kantor. Rayuan berhasil, pintu gembok dibuka kurang dari 24 jam. Para anggota MKGR dapat kembali beraktivitas.

Kaye putar otak. Dia pun langsung menyambangi para anggota dewan di Senayan. Sasaran utamanya, adalah Fayakun Andriadi. Dia Bendahara Umum DPP  MKGR. Dia langsung menghampiri ke ruang kerja Fayakun di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan.

Fayakun tidak bisa ditemui. Kaye sampai mencari-cari di ruang-ruang komisi. Ketemu, Kaye langsung bercerita permasalahan digemboknya markas MKGR.

Fayakun pun berjanji membantu separuh dari total tunggakan kontrakan. Nominalnya, ratusan juta rupiah. Saya bilang uangnya langsung dikasih bagian keuangan saja, saya nggak mau pegang,” kata Kaye.

Mendapat kabar gembira, dia langsung mengontak Pak Haji. Sejurus kemudian pertemuan dilakukan di kantor MKGR. Pak Haji kecewa, uang kontrakan tidak dibayar penuh. Ancaman diusir masih terus bergulir.

Alhasil, Kaye gerilya ke sejumlah petinggi lainnya. Beruntung, uang kontrakan dapat dilunasi. Namun, memasuki tahun 2015, uang kontrakan kembali menjadi persoalan. Si empunya kontrakan tampaknya enggan menagih-nagih seperti tahun-tahun lalu. Dia memasang ultimatum di mading samping meja resepsionis. Isinya jika sampai 15 Januari uang sewa dibayar, kontrak kantor ini diakhiri. Ini buat 2015 belum dibayar, yang punya (kantor) nggak mau ketipu kayak dulu lagi,” bisiknya.

MKGR Sudah Ada Dua Jangan Pecah Lagi ...”

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pecah begitu memasuki era reformasi. Sebagian anggota memutuskan membentuk Partai MKGR. Sebagian lagi, mempertahankan MKGR sebagai ormas.

Setelah pendiri MKGR, R.H. Sugandhi wafat pada 25 Juli 1991, ketua umum dijabat sementara oleh istri Sugandhi yaitu Siti Aminah Sugandhi (Ibu Mien Sugandhi). Kemudian tahun 1994 dalam Musyawarah Besar (Mubes) IV Ibu Mien Sugandhi terpilih sebagai Ketua Umum DPP MKGR untuk masa bakti tahun 1994-1999.

Memasuki era reformasi, tepatnya tanggal 24 September 1998, Ibu Mien Sugandhi mendeklarasikan berdirinya Partai MKGR di Jakarta. Ibu Mien, menjabat sebagai Ketua Umum Partai MKGR. Selang tiga hari, mereka yang tidak sepakat MKGR membentuk partai politik tetap bertahan sebagai ormas.

Mereka yang tidak sepakat terbentuknya Partai MKGR, membentuk Komite Nasional Penyelamat MKGR. Terbentuklah, DPP MKGR Reformasi dengan Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) H. Daryono dan Sekretaris Jenderal H. Zainal Bintang.

Pada tanggal 6 â€" 7 Mei 1999 para kader ormas MKGR tersebut  menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Jakarta, menghasilkan Kepengurusan DPP Ormas MKGR Masa Bakti 1999â€"2004 dengan Ketua Umum Drs. H.M. Irsyad Sudiro.

Sementara, Partai MKGR yang dipimpin Mien Sugandhi berhasil mengikuti pemilu 7 Juli 1999. Namun gagal meraih suara signifikan. Sejak itu MKGR Mien Sugandhi seolah tenggelam.

Saat ini kedua MKGR masih berjalan. Pertama, ormas MKGR yang saat ini diketuai Priyo Budi Santoso yang beralamat di Jalan Danau Tondano A4, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kegiatan ormas di kantor tersebut masih berjalan. Termasuk, memberikan dukungan terhadap Partai Golkar peda pemilu tahun lalu.

Kedua, MKGR (tanpa tulisan ormas) yang tetap berkantor di kediaman almarhum R.H Sugandhi di Jalan Diponegoro Nomor 54, Jakarta Pusat. Saat Rakyat Merdeka menyambangi kantor itu, tidak ada pengurus yang standby di situ.

Rianto, salah satu karyawan di kantor itu mengamini tempat ini menjadi pusat aktivitas  itu MKGR yang kini diketuai  Letjen TNI (Purn) Soeyono. MKGR Soeyono pada Sabtu pekan lalu menggelar perayaan ulang tahun MKGR ke-55 di Hotel Haris, Tebet Jakarta Selatan. Kantor ini jadi tempat berkumpul sementara anggota MKGR,” ujar Rianto sembari menyatakan kantor tersebut saat ini sedang direnovasi agar terlihat lebih baik.

Rencananya tahun ini MKGR Priyo akan menggelar musyawarah besar untuk pergantian kepemimpinan. MKGR ini juga terbelah. Yakni kubu Priyo dan kubu Roem Kono. Pemicu konflik di tubuh Golkar. Priyo terlibat dalam tim penyelamat Golkar yang menggelar Munas di Jakarta. Sedangkan Roem Kono di kubu Aburizal Bakrie yang setuju Munas digelar di Bali.

Kaye Elang Kuning, salah satu anggota ormas MKGR berharap agar organisasi tempatnya bernaung ini tidak lagi pecah. Jika ada beda sikap di antara pimpinan mengenai kisruh di Golkar, sebaiknya diselesaikan pada tingkat Mubes yang akan dilangsungkan tahun ini. MKGR sudah ada dua, tidak perlu pecah lagi,” harap Kaye.  ***