“Cuma sebentar pergi lagi,†ujar Soleh, penjaga kantor DPP PPP. Pria itu mengaku anggota GerÂaÂkan Pemuda Kabah (GPK), orÂganisasi sayap PPP.
Kemarin, pintu kantor DPP PPP tampak tertutup rapat. Dua gerÂbang masuk di bagian depan dan di sisi kanan pagar tak terÂbuka. Bahkan, pagar hijau di baÂgian deÂpan, dililit rantai besi dan digemÂbok dari dalam. Sebuah bendera hijau milik ormas GPK dikibarkan di sudut kanan gerÂbang utama.
Sementara gerbang di sisi kaÂnan kantor tidak digembok, haÂnya dislot dari dalam. Empat orang pria berjaga-jaga di area ini. UnÂtuk tempat berteduh dari terik maÂtahari disediakan tenda putih ukuÂran 2x2 meter.
Melalui gerbang inilah, angÂgota GPK yang menjaga kanÂtor ini keluar-masuk. Dari balik paÂgar, Soleh�"yang mengenakan seÂragam ormas bermotif loreng hiÂjau itu�"menghalau setiap orang yang hendak masuk.
Menurut dia, kantor ini sedang “diamankanâ€. Pasalnya, elite partai itu kembali bertikai. GPK, kata dia, tidak memihak dua kubu yang terlibat aksi saling pecat.
Untuk diketahui, sejumlah elite PPP memutuskan memecat SurÂyadharma dari jabatan ketua umum. Keputusan diambil daÂlam rapat pengurus harian di KanÂtor DPP PPP Selasa malam pekan lalu.
Suryadharma dianggap telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huÂruf c dan d. Pelengseran SurÂyaÂdharma mengacu kepada Pasal 10 ayat 2 ART partai. Sebagai peÂngantinya, ditunjuk Wakil Ketua Umum Emron PangÂkapi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
“Atas keÂwenangan yang dibeÂriÂkan AnÂgÂgaÂran Rumah Tangga pasal 12 ayat (1) tentang penunÂjuÂkan lowongan jabatan ketua umum. Dengan diÂhadiri para pimÂpinan majelis, DPP partai teÂlah menunjuk Bapak Haji Emron Pangkapi sebagai Plt Ketua Umum,†ujar Sekjen PPP RoÂmahurmuzy.
Sebagai pelaksana ketua umum, Emron diberikan mandat segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). MuÂkernas bakal membahas pucuk pimpinan partai yang baru.
Suryadharma tak tinggal diam. Ia pun keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur menemui pengurus daerah. Ia mengklaim banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang masih mendukungnya sebagai ketua umum.
“Responsnya positif, tetap meÂngakui Suryadharma sebagai keÂtua umum dan menyesalkan tinÂdakan-tindakan inkonÂstiÂtusional yang dilakukan oleh Saudara RoÂmahurmuzy, Emron Pangkapi, serta Suharso Monoarfa,†kata Suryadharma.
Merasa mendapat dukungan dari pengurus daerah, SuryaÂdharma balik memecat. Emron, Rohamurmuzy dan Suharso Monoarfa dikeluarkan dari PPP.
“Diberhentikan dari keangÂgoÂtaan otomatis jabatannya copot, otomatis jabatan-jabatan lain juga menjadi gugur,†tegas terÂsangka kasus dana haji ini.
Keputusan itu dituangkan daÂlam surat nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014. “Pemberhentian pengurus harian. Kedua tentang pengangkatan pengurus harian; bahwa Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Romahurmuziy telah nyata-nyata melakukan pelangÂgaran berat AD/ART sehingga diÂpandang perlu dilakukan tiÂnÂdak organisasi, pemberhentian keÂangÂgotaan,†kata Wasekjen Wakil SekÂjen Akhmad Ghozali Harahap memÂbacakan isi surat keputusan itu.
Tak lama sejak Suryadharma memecat balik, Soleh dan rekan-rekannya melakukan “pengaÂmaÂnan†Kantor DPP PPP. “Kami nggak ada yang nyuruh, apalagi dibayar,†tandas Soleh.
“Kita juga bukan suruhan SurÂyadharma,†tambahnya. Mereka akan berjaga sampai 23 SeÂpÂtemÂber mendatang. Pada tanggal itu akan digelar Mukernas.
Sudah lebih sepekan, Soleh bersama rekan-rekannya menjaga kantor ini 24 jam sehari. MeÂnuÂrutnya, tidak boleh ada yang maÂsuk ke kantor itu sekalipun peÂtuÂgas partai. “Kantor kosong. Kita jaga di luar saja,†ujarnya.
Pemantauan Rakyat Merdeka, di halaman parkir di kantor ini tak ada satu pun mobil. Beberapa seÂpeÂda motor yang parkir di sini milik para penjaga.
Hingga sore, kondisi kantor teÂtap sepi. Beberapa penjaga tamÂpak tidur-tiduran di mushola yang terletak di sudut kanan halaman kantor DPP.
Mulyana, anggota GPK meÂngaÂku mendapat perintah untuk mengamankan Kantor DPP yang merupakan aset PPP. Ia meÂngungÂkapkan ada puluhan angÂgota ormas yang dikerahkan sejak pekan lalu.
Untuk makan sehari-hari, para penjaga tak perlu khawatir. Kata Mulyana, ada jatah nasi bungkus untuk mereka. Dia tak bersedia menyebutkan pihak yang meÂnyediakan makanan itu.
Sejauh ini, kata Mulyana, beÂlum ada perintah untuk meningÂgalkan kantor DPP. “Ya nunggu ataÂsan (pimpinan ormas) saja, samÂpai kapan kita jagain kantor DPP PPP,†pungkasnya.
Staf Sekretariat Dilarang Masuk, Romi Lapor PolisiSejak awal pekan, puluhan orang yang mengaku anggota Gerakan Pemuda Kabah (GPK) “menduduki†kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat. MeÂreka berdalih “mengamankan†aset partai. Semua pengurus parÂtai yang hendak masuk, diÂhalau.
Sejumlah pengurus partai berlambang Kabah melaporkan kasus “pendudukan†kantor DPP ini ke polisi. Pelaporan ke PolÂda Metro Jaya dibuat Sekjen Romahurmuzy Rabu lalu.
Pria yang biasa dipanggil Romi itu mengatakan, tindakan massa yang menduduki kantor DPP membuat 19 anggota sekÂretariat tak bisa bekerja. Tak haÂnya itu, para pengurus partai tak bisa menggelar rapat.
“Kami melaporkan ini karena sejumlah orang tak dikenal teÂlah menerobos properti milik umat,†ujar Romi.
Romi enggan berkomentar meÂngenai siapa orang yang meÂngerahkan massa untuk menÂduÂduki kantor DPP. Menurut dia, massa hanya bersedia memÂbÂuÂkakan pintu jika ada izin dari Suryadharma.
Selain membuat laporan poÂlisi nomor 3348/IX/2014/PMJ/Dit.Reskrimum, Romi juga menyerahkan barang bukti foto-foto keberadaan massa di kantor DPP dan surat pengakuan dari tiga orang yang diusir.
“Kami saÂdar Pak SDA adalah orang yang taat hukum. Maka, kami tidak melakukan aksi preÂmanisme, melainkan memilih jalur hukum,†katanya.
Delik yang dituduhkan terÂhadap pelaku yakni melanggar paÂsal 460 tentang mengÂhanÂcurÂkan dan merusak barang milik orang lain. Juga, pasal 170 KUHP tentang perusakan terÂhaÂdap orang atau barang. Ancaman huÂkumannya lima tahun penjara.
Menurut Romi, pengurus DPP yang terhalang masuk ke kantor ingin berdialog dan menanyakan motif menduduki kantor DPP. Sayangnya, massa tetap tak mau membukakan pintu dan tidak mengizinkan masuk.
Syaifullah Tamliha, Sekjen PPP�"yang ditunjuk SurÂyaÂdharÂma setelah memecat Romi�"yakin polisi akan netral dalam meÂnyikapi pelaporan Romi.
“Romi, Emron Pangkapi, dan Suharso kan sudah dipecat dari anggota partai, jadi apa haknya untuk masuk ke ruangan DPP,†ujar Tamliha.
Ia mengungkapkan, saat ini kantor DPP PPP dijaga dua orÂganisasi sayap partai: AngÂkatan Muda Kabah (AMK) dan GeÂraÂkan Pemuda Kabah (GPK).
Menurut dia, tindakan kedua orÂganisasi sayap itu harus diÂapresiasi. ‘’Itu kan Kantor PPP, waÂjar dong Angkatan Muda KaÂbah dan Gerakan Pemuda Kabah mengamankan dari orangorang yang oportunis terhadap partai ini,’’ pungkasnya. ***