Cuma Disodori Satu Soal, Jawabnya Secara Lisan

Dia tiba setengah jam sebelum tes dimulai. “Nungguin (peserta lain) belum datang. Saya langsung absen di meja pendaftaran tes,” tutur Dara.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menggelar seleksi terbuka jabatan kepala puskesmas kecamatan.

Pelamar adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan pendidikan minimal S1 kedokteran umum, kedokteran gigi atau jurusan kesehatan lainnya.

Pelamar minimal telah mencapai golongan IIIC dan lima tahun terakhir bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan maupun rumah sakit umum daerah. Usia maksimal 52 tahun kecuali kepala puskesmas definitif.

Sebanyak 177 PNS lolos seleksi administrasi dan melanjutkan ke tahap berikutnya: tes tulis. Tes tulis telah digelar pekan lalu. Mereka akan memperebutkan 44 jabatan kepala puskesmas kecamatan yang ada di Jakarta.

Menjadi kepala Puskesmas Palmerah sejak September 2011, Dara wajib mengikuti seleksi jika ingin mempertahankan jabatannya.

Kemarin, 24 dokter mengikuti tes kompetensi dan wawancara di Mabes Polri. “Dibagi dua (kelompok). Saya di lantai 1,” tutur Dara.

Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kelompok Dara mengikuti tes di ruang Biro Psikologi. Tes digelar di ruang Biro Psikologi Mabes Polri.

Tepat jam 8 pagi, seorang panitia tes menghampiri ruang tunggu lantai 1. Ia lalu menjelaskan aturan main kepada peserta tes. Pertama, peserta mengikuti tes kompetensi secara berkelompok.. Berikutnya, mereka akan diwawancarai satu per satu.

Dua belas orang yang mengikuti tes di Biro Psikologi dipecah lagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok 6 orang. Dara termasuk dalam kelompok yang pertama mengikuti tes.

Mereka masuk ke dalam besar yang di dalamnya terdapat meja-meja. Di situ sudah ada enam orang penguji yang akan mewawancarai satu per satu peserta tes.

“Saya tidak ada persiapan apa-apa sebelumnya. Pokoknya mengalir saja,” kata Dara yang mengenakan kerudung dan pakaian dinas Linmas warna hijau.

Peserta disodori selembar kertas soal. Pertanyaannya hanya satu: bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat di puskesmas.

Peserta lalu diminta menjawab pertanyaan itu dengan lisan. Masing-masing diberi waktu selama lima menit.Sebuah white board disediakan untuk membantu peserta melakukan presentasi.

“Ini kan diskusi, jadi bagus sekali. Tidak ada masalah, kita cerita tentang pengalaman masing-masing. Kalau saya cerita soal pelayanan antrean yang membludak di puskesmas saya,” tutur Dara.

Tes kompetensi dan manajerial secara berkelompok ini berlangsung selama 40 menit. Kelompok Dara diminta keluar ke ruang tunggu. Kelompok kedua gantian memakai ruangan ini. Empat puluh menit kemudian, kelompok ini selesai mengikuti tes pertama.

Selanjutnya tes wawancara. Dara mendapat giliran pertama karena tiba paling awal dan di daftar absensi berada di urutan satu. Penguji meminta dia menjawab lima pertanyaan. Salah satunya bagaimana cara menangani komplein warga atas pelayanan puskesmas.

Menurut Dara, warga biasanya komplein mengenai lamanya antrean. Ia pun mengambil contoh di Puskesmas Palmerah, yang dipimpinnya. Hanya ada enam dokter yang melayani ratusan orang per hari. Akibatnya, warga antre berobat pun mengular.

Banyak yang ngomel dan menggerutu karena lama mendapat layanan pengobatan. Biasanya, kata Dara, dirinya menghampiri warga yang tengah mengantre. “Begitu saya temenin di antrean, biasanya tenang,” katanya kepada penguji.

Tes di Mabes Polri berlangsung sekitar dua jam. Usai tes, Dara bergegas ke Puskesmas Palmerah. “Langsung ngantor lagi, banyak kerjaan. Kan harus absen dulu, finger print,” ujarnya.

Ia menuturkan Puskesmas Palmerah melayani 300 orang per hari. Dalam sebulan bisa mencapai 25 ribu orang. Warga sudah antre sejak pagi. Begitu pintu puskesmas dibuka pukul 6 pagi, sudah ada yang datang untuk mengambil nomor urut antrean. Padahal, layanan baru dibuka pada pukul 8 pagi. “Ketika layanan dibuka nomor antrean sudah 20-30,” katanya.

“Satu orang bisa ambil lima nomor antrean,” ungkap Dara. Warga yang datang pukul 8 pun protes karena antrean sudah panjang. “Mereka marah-marah.”

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dara pun menyediakan mesin nomor urut. Mesin ini baru dinyalakan pukul 8 bersamaan dengan dibukanya layanan. “(Nomor urut) saya ganti dengan mesin awal Januari. Dulu nomor antrean dari kertas delaminating dan ditumpuk di meja resepsionis,” ujarnya.

Sejak ada mesin antrean, lanjut dia, tidak ada lagi warga yang datang pukul 6 pagi untuk mengambil nomor urut. Juga tidak ada orang yang mengambil nomor antrean sampai lima.

 Penggunaan mesin nomor urut untuk mengatasi kecurangan antrean ini termasuk yang dipaparna Dara dalam tes kompetensi manajerial di Mabes Polri.

14 Peserta Tidak Lulus Tes Online

Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, posisi jabatan kepala Puskesmas Kecamatan cukup diminati kalangan PNS bidang kesehatan. Setidaknya, terdapat 177 pendaftar yang ingin menjadi kepala puskesmas di 44 kecamatan.

Dalam proses seleksi, ada tiga tahapan yang harus dilalui peserta. Tahap pertama, verifikasi administrasi calon peserta yang akan dimulai bersamaan dengan pendaftaran, yaitu 26 November 2013 dan ditutup pada 10 Desember 2013.

Tahap kedua, adalah tes pengetahuan umum yang berlangsung pada tanggal 13-15 Desember 2013. Tes digelar di SMAN 1, Jakarta Pusat. Sebanyak 14 kontestan gugur di tahap ini.

“Semuanya pakai sistem komputer (tesnya). Jadi nggak ada itu peserta datang-datang kemari (BKD) kecuali tes wawancara,” ujar Chaidir kepada Rakyat Merdeka, di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Mulai kemarin hingga 31 Desember, lanjut Chaidir, peserta yang lolos tes tulis lelang mengikuti tes kompetisi manajerial dan wawancara.

Pada tes ini, BKD DKI melibatkan pihak ketiga, antara lain Polri, psikiater, serta konsultan. Tes digelar di dua tempat: kantor BKD dan Mabes Polri. “Tujuan tes ini untuk mengetes secara psikologi, apakah mereka kompeten tidak mengemban amanah sebagai pimpinan,” terangnya.

Sebelum menetapkan 44 calon terpilih, Chaidir mengatakan kontestan yang sudah menjalani tiga tahap tes masih perlu mengikuti public hearing. Kemudian pertemuan dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI Jakarta. “Minggu ke empat Januari (2014) baru pelantikan. Tanggalnya belum dipastikan,” kata Chaidir.

Meski dilelang, tidak sembarang PNS bisa mendaftar sebagai peserta seleksi kepala puskesmas. Ada persyaratannya. Yaitu, tercatat sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan 3C, minimal pendidikan S1 kedokteran umum, gigi, atau sarjana kesehatan lainnya.

Kemudian, tidak terkena hukuman disiplin sedang dan berat dalam 2 tahun terakhir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal baik dalam 2 tahun terakhir, minimal 5 tahun terakhir bekerja di lingkungan dinas kesehatan dan RSUD Prov DKI Jakarta, berusia maksimal 52 tahun kecuali kepala puskesmas definitif, dan sehat jasmani rohani.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lelang jabatan ini untuk mengetahui kompetensi PNS di bidang kesehatan.

Lewat hasil seleksi ini, kata dia, bisa saja kepala puskesmas definitif dipromosikan masuk ke Dinas Kesehatan DKI atau mendapat posisi di rumah sakit umum daerah (RSUD). ***