KPU Masih Bingung Cari Lokasinya

Seharusnya ini masih jam ker­ja. Namun suasana di kantor KPU yang terletak di Jalan Imam Bon­jol, Menteng, Jakarta pusat itu su­dah tampak sepi.

Sejak menggelar verifikasi par­pol calon peserta Pemilu 2014, kesumpekan di gedung KPU berkurang. Pasalnya, berkas-ber­kas yang berkaitan dengan ver­i­fi­kasi itu sudah diboyong ke Ho­tel Borobudur.

Sebagian besar staf KPU pun ber­kantor di lantai 19 hotel yang ter­l­etak di Lapangan Banteng, Ja­karta Pusat itu. “Makanya se­karang agak sepi,” kata seorang staf KPU yang bertugas di meja resepsionis.

Pemantauan Rakyat Merdeka, beberapa ruang kerja staf KPU me­mang terlihat sepi. Peman­dang­an ini berbanding terbalik 180 derajat dengan sebelum verifikasi. Pemandangan staf yang berdesak-desakan di dalam  ruangan kerja tak terlihat.  Kondisi sama juga bisa ditemui di Media Center yang terletak di sebelah kiri gedung utama.

Suasana di Media Center yang terletak di sebelah kiri gedung utama juga sepi. “Teman-teman lagi tu­gas di Borobudur,” seorang staf di situ. Menurut dia, se­be­lum verifikasi ruangan ini cu­kup ramai. Bahkan, beberapa rua­ngan ini dipakai untuk me­nyim­pan berkas-berkas.

Ia lantas menunjuk ruangan kaca di bagian tengah. “Studio Mini KPU,” nama ruangan itu. Di rua­ngan berukuran 3x4 meter di­penuhi tumpukan berkas. Bahkan ada kardus-kardus yang di­tum­puk hingga lantai menyentuh la­ngit-langit.

 â€œSeharusnya ruangan itu untuk talk show dan dialog yang ber­kaitan dengan penye­leng­ga­raa­n pemilu. Tapi karena tidak ada ruangan lagi, terpaksa dipakai untuk menaruh berkas,” katanya

“Saya sendiri tidak punya ruang kerja. Sehari-hari saya ber­tugas di ruang Media Center yang sebenar­nya berfungsi kon­frensi pers dan diskusi,” ujar pria yang rambut­nya telah memutih ini. Ruangan yang seharusnya un­tuk media (press room) pun di­pa­kai untuk ruang kerja staf dan me­nyimpan berkas-berkas.

Ketua KPU Husni Kamil Ma­nik menyebutkan kantornya su­dah tidak memadai lagi. Untuk itu perlu ada pem­ba­ngu­nan gedung baru.

KPU menginginkan gedung di­ba­ngun di kawasan strategis. Mi­sal­nya di Menteng, Kuningan atau di Jalan Gatot Subroto.  Lahan yang dibutuhkan untuk gedung itu berkisar  8 ribu hingga 10 ribu meter persegi atau 1 hektar. Namun belum diputus­kan di mana nantinya gedung itu berdiri.

Anggota KPU Arief Budiman menambahkan tak mungkin melakukan perluasan gedung yang ditempati saat ini. Pasalnya, gedung yang dibangun 77 tahun silam ini termasuk cagar bu­daya, tak boleh diubah ben­­tuknya.

Politisi DPR rupanya tak tutup mata atas kondisi KPU ini. Ketua Komisi II Agun Gunandjar Gunarsa mengusulkan KPU membangun gedung baru. Namanya Graha Pemilu.

Nantinya gedung ini bukan hanya untuk kantor KPU, tapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehor­­matan Penyelenggara Pemilu.

DPR siap mengalokasikan anggaran Rp 250 miliar untuk pembangunannya. Dana itu berasal dari sisa anggaran.

Namun dana itu masih diberi tanda bintang alias belum bisa dicairkan. DPR masih menunggu KPU mengajukan desain Graha Pemilu itu. [Harian Rakyat Merdeka]