Selasa dinihari (4/9), sembilan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah berada di Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Dua jam menunggu di apron, datang panggilan agar penumpang masuk ke dalam pesawat Qatar Airways tujuan Ankara, Turki.
Sembilan anggota Dewan itu menempati kursi di dek bawah. “Kami duduk di kelas ekonomi kaÂrena nggak kebagian tiket kelas bisnis,†kata Harry Witjaksono.
Pesawat berbadan besar itu lanÂtas take-off di tengah kegeÂlaÂpan malam. Sembilan jam keÂmuÂdian pesawat tiba di Doha, Qatar. Pesawat transit di sini selama empat jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Turki.
Penerbangan dari Doha ke Ankara menghabiskan waktu lima jam. Para anggota DPR tiba di ibu kota Turki pada Rabu siang (5/9). Turun dari pesawat, meÂreÂka mencari restora untuk makan siang. “Kami berangkat sendiri. Tidak ada staf maupun istri yang ikut,†kata Harry.
Menurut dia, anggota Baleg tak punya waktu berleha-leha beÂgitu tiba di Turki. Seusai makan siang, mereka diagendakan berÂtemu Menteri Kesehatan Turki.
Pertemuan untuk mengetahui fasilitas kesehatan yang diseÂdiaÂkan Turki untuk warga neÂgaÂraÂnya. Juga untuk mengetahui peÂran Bulan Sabit Merah (BSM) di negara itu. Di Indonesia, orgaÂniÂsaÂsi kemanusiaan ini dikenal seÂbagai Palang Merah Indonesia (PMI). “Diskusi berlangsung seÂlama empat jam, hingga larut maÂlam,†tutur Harry.
Usai bertemu Menkes Turki, romÂbongan menuju hotel. “SeÂmua anggota tidak ada yang berÂsantai. Sampai di hotel langsung tidur karena kecapean,†ujarnya.
Esok harinya, rombongan berÂtemu dengan Bulan Sabit Merah (BSM) Turki. Pertemuan berÂlangÂsung dua jam. Setelah itu, anggota DPR dijamu Duta Besar Indonesia untuk Turki.
Dari sini, sebagian ada yang memilih kembali hotel. Lainnya jalan-jalan. Harry mengaku pergi ke Mesjid Biru di Istanbul. “KeÂbetulan tempatnya tidak terlalu jauh dari hotel tempat meÂngiÂnap,†aku politisi Partai DeÂmokrat ini.
Jarak dari Ankara ke Istanbul seÂÂkitar 454 kilometer. Bila perjaÂlaÂnan melalui jalur darat mengÂhabiskan waktu lebih dari empat jam. Tiba di masjid yang dibaÂngun tahun 1609-1619 ini, Harry menyempatkan shalat Ashar. SeÂtelah itu dia berbelanja di sekitar lokasi masjid. “Saya hanya beli kerudung buat anak,†katanya.
Setelah dua hari di Turki, Harry berpisah dengan romÂbongan. Ia pulang duluan. “Saya pulang juga naik ekonomi dan duduk di baÂrisan paling belaÂkang,†katanya.
Ia mengaku tak suka bepergian ke luar negeri karena lebih baÂnyak capeknya. Sementara uang tranportasinya tidak besar. “SeÂlama menjadi anggota DPR sejak tahun 2009, hanya empat kali ke luar negeri,†akunya.
Harry lebih senang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Selain tak capek, uang transportasinya luÂmayan besar. Untuk perjalanan selama tiga hari, dia bisa meÂnganÂtongi Rp 5 juta.
Ia tak bersedia mengungÂkapÂkan uang yang diperolehnya dari kunjungan ke Turki. “Kalau ke Turki tanya ke Setjen DPR saja biar lebih jelas,†kata Harry. NaÂmun dia mengilustrasikan saat kunÂjungan kerja ke Vietnam lima hari pada 2011 lalu, ia bisa lumpsum 600 dolar AS.
Harry menjelaskan, Baleg meÂmilih Turki sebagai tempat kunÂjungan kerja karena negara ini merupakan kiblat bagi Bulan Sabit Merah. “Kami disana bukan hanya lihat lambang akan tetapi melihat sejarah dan bagaimana struktur organisasi itu,†kata Politisi dari Partai Demokrat ini.
Dari hasil kunjungan itu, Baleg mendapat gambaran tentang Bulan Sabit Merah (BSM) Turki. Ketuanya dipilih langsung oleh masyarakat. Dana operasionalnya juga berasal dari sumbangan maÂsyarakat. “Informasi penting lainnya, ketuanya BSM tidak menÂdapat gaji, hanya bawahÂanÂnya,†katanya.
Menurut Harry, dari kunjungan ini bisa diketahui budaya dan suasana negara yang didatangi. Ini tidak bisa didapat bila hanya riset dari internet.
Saat Harry cs ke Turki, sebaÂgian anggota Baleg berkunjung ke Denmark. Menurut ketua romÂbongan Dimyati Natakusuma, empat hari di negara itu pihaknya diÂsibukkan dengan sejumlah agenda pertemuan. Mulai dari berÂkunjung ke markas Palang Merah Denmark, Kementerian Luar Negeri Denmark dan KeÂdutaan Besar Indonesia di Kopenhagen.
“Tidak ada waktu luang seÂdikitpun yang digunakan untuk jalan-jalan, apalagi belanja di pusat perbelanjaan. Kami hanya fokus ke agenda yang sudah dirancang sejak jauh-jauh hari,†klaim Dimyati.
Ia mengaku hanya berbelanja souvenir berbentuk magnet hiasan kulkas. Tak beli apa-apa lagi karena harganya mahal.
Rombongan anggota Baleg DPR tertangkap kamera sedang naik perahu yang menyusuri sungai di Kopenhagen. Kecaman pun bermunculan. Selama ini ada kecurigaan bahwa kunjungan kerja ke anggota Dewan luar negeri lebih banyak plesirannya ketimbang kerjanya.
Dimyati membenarkan foto orang yang tengah bersantai di atas perahu yang menyusuri sungai Kopenhagen adalah rombongan anggota Baleg. “Fotonya itu bagus kan. Saya senang ada masyarakat memfoto kegiatan kami, jadi supaya tahu kalau kami ke sana (Denmark) betul-betul untuk melakukan kunjungan kerja,†katanya.
Menurutnya, tidak ada yang salah dari foto tersebut. Namun, dia membantah jika kegiatan di Denmark lebih banyak plesiran. “Masak orang liburan pakai batik?†kata politisi PPP itu.
Ia menceritakan, tur menyusuri kanal di Kopenhagen ini dilakuÂkan pada hari kedua kunjungan di Denmark. Rombongan berÂwisata selama kurang lebih dua jam, dari pukul 11 hingga 1 siang waktu setempat.
“Kami sekadar manfaatkan waktu luang sehabis bertemu deÂngan Kementerian Luar Negeri Denmark. Karena setelah itu kami diterima Duta Besar IndoÂnesia di Denmark pukul lima sore,†tutur Dimyati.
Dimyati mencoba mencari pembenaran atas kegiatan meÂlanÂcong itu. Kata dia, dengan naik peÂrahu menyusuri sungai KopenÂhaÂgen, pihaknya bisa melihat pengelolaan dan tata air di kota itu. Apalagi, anggota Baleg meÂngeÂluarkan duit dari kocek priÂbadi unÂtuk wisata itu. “Cuma 70 Danish Crone atau Rp 92.000,†katanya.
Bekas bupati Pandeglang ini membantah kegiatan melancong di sela-sela kunjungan kerja meÂlanggar kode etik. “Kode etik mana yang dilanggar? Nggak ada itu. Kalau ke diskotik, hiburan malam atau life show, itu baru meÂlanggar kode etik,†katanya.
Ia tidak mempermasalahkan pandangan negatif masyarakat atas kunjungan Baleg ke DenÂmark. “Saya kira itu wajar saja, bagian dari kontrol masyarakat. Yang penting kami melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,†katanya.
Berdasarkan data dari SekÂretariat Baleg, ada 21 orang yang melakukan studi banding ke luar negeri. Mereka yang ke Denmark yakni Dimyati Natakusuma (PPP), Ignatius Mulyono (DeÂmokÂÂrat), Zulmiar Yanri (DeÂmokÂrat), Ade Surapriatna (Golkar), Irvansyah (PDIP), Hoing Sanny (PDIP), Buchori Yusuf (PKS), Mardani Ali Sera (PKS), JaÂmaÂluddin Jafar (PAN), M Unais Ali Hisam (PKB) dan Djamal Aziz (Hanura).
Sedangkan rombongan yang ke Turki yakni Sunardi Ayub (HaÂnura), Anna Mu’awanah (PKB), Hari Wicaksono (Demokrat), KhoÂtibul Umar Wiranu (DeÂmokÂrat), Nurliah Marlia Mukhtar (Golkar), Tety Kadi Bawono (Golkar), Eddy Mihati (PDIP), Aus Hidayat Nur (PKS), Rusli Ridwan (PAN ) dan Zainut Tauhid (PPP).
Habiskan Duit Rp 1,3 Miliar
Forum Indonesia untuk TransÂparansi Anggaran (Fitra), meÂmaÂparkan anggaran yang digunaÂkan untuk kunjungan kerja anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark dan Turki seÂbesar Rp 1,3 miliar.
Rinciannya, alokasi anggaran ke Denmark Rp 666 juta. SeÂmentara alokasi ke Turki Rp 636 juta. Anggota Baleg yang pergi ke Denmark sebanyak 10 orang. Kunjungan kerja ini tanpa diÂdampingi staf.
Setiap orang menghabiskan angÂgaran sebesar 6.917 dolar AS atau Rp 62.253.000 untuk ongÂkos pesawat. Biaya harian per orang 472 dolar AS atau sebesar†Rp 4.248.000.
Alokasi anggaran untuk ke Turki ditetapkan Rp 636.690.000 untuk 10 anggota DPR. KuÂnÂjuÂngan kerja ini juga tanpa diÂdamÂping staf. Setiap satu angggota Dewan akan menghabiskan angÂgaran sebesar 6.641 dolar AS atau Rp 59.769.00 untuk tiket pesaÂwat. Biaya harian per orang ditÂeÂtÂapkan 365 dolar AS atau sebesar Rp 3.285.000.
“Alasan Baleg berangkat ke dua negara, Turki dan Denmark sudah tidak bisa dicerna akal seÂhat. Masak mau menentukan lambang Palang Merah saja harus berkunjung ke dua negara,†kata Koordinator Advokasi dan†InvesÂtigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.
Menurut dia, soal logo seÂharusnya lebih orisinil jika dicari tahu kepada rakyat sendiri. Di samping itu bisa menghemat biaya. “Biar lebih irit dan hemat angÂgarannya, lebih layak berÂtaÂnya kepada rakyat sendiri dariÂpada berangkat ke luar negeri,†katanya.
BK: Apa Perlu Pergi Ramai-ramai?
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa setuju kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk dihentikan seÂmentara (moratorium). Selama ini ada anggapan bahwa kunker yang dilakukan anggota Dewan tak maksimal.
“Saya setuju moratorium, tapi daÂlam rangka untuk melakukan evaluasi kunjungan kerja. Yang paling penting kunjungan itu apa urgensinya, apa harus untuk pergi ke sana atau tidak, apa bisa diganti dengan hal-hal yang bisa didapat di dalam negeri,†katanya.
Jika kunjungan kerja ke luar negeri dianggap penting, lanÂjutnya, perlu juga dikaji apakah perginya harus beramai-ramai. Ini perlu dipertimbangkan daÂlam rangka menghemat uang negara.
“Kalau itu sangat urgen dan sangat strategis untuk suatu kiÂnerja dari dewan, apakah harus sebanyak itu rombongannya? Apakah cukup satu atau dua orang yang memiliki komÂpeÂtensi itu kan harus dikaji juga,†kata Prakosa.
Politisi senior PDIP ini meÂnguÂsulkan agar waktu pelakÂsaÂnaan kunjungan juga perlu diperhitungkan. Karena selama ini tingkat kehadiran anggota DPR juga sangat rendah. MeÂnurut dia, salah satu penyebab tingkat kehadiran anggota DPR rendah di rapat dan sidang kaÂrena ikut kunjungan kerja.
“Selama ini kunjungan kerja banyak dilakukan di masa siÂdang. Oleh karena itu hal-hal itu harus benar-benar diperhatikan terkait dengan perizinan ini harus ada kesepakatan betul-betul menyangkut pimpinan dewan dan pimpinan fraksi,†jelasnya.
Sebab itu, menurut Prakosa, moÂratorium kunker ke luar negeri adalah suatu keharusan. BK juga menyatakan kesiaÂpanÂnya untuk menjadi salah satu pemberi pertimbangan periziÂnan kunker ke luar negeri.
Moratorium untuk membeÂriÂkan kesempatan melakukan evaluasi rencana kunjungan kerÂja dan harus benar-benar meÂmiÂkirkan hal yang strategis.
“Kalau ada kesepakatan di pimpinan Dewan tentu BK siap melaksanakan tugas baru dalam pemberian izin kunjungan kerja demi perbaikan kinerja dan perbaikan martabat dewan,†katanya.
Yang Sering Bolos Sidang Dilarang Ke Luar Negeri
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, PraÂbowo Subianto melarang angÂgÂotanya yang duduk di parlemen untuk ikut kunjungan kerja ke luar negeri yang membebani keuangan negara. Larangan ini sudah diberlakukan partainya seÂjak lama. “Alhamdulillah seÂlama ini semua kader (Gerindra) mematuhinya,†katanya.
Dia menegaskan, bila laraÂngan partai ini tidak dipatuhi akan ada sanksinya tegas. MeÂnurut PraboÂwo, sanksinya bisa sampai pemeÂcatan. “Kalau tidak patuh akan ada tindakan partai. Teguran pertama, kedua dan seÂterusnya, sesuai AD/ART (AngÂgaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),†katanya.
Sekretaris Fraksi Partai GolÂkar (FPG) DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan menerbitkan aturan internal yang melarang anggotanya ikut kunjungan kerja ke luar negeri.
“Peraturan internal tersebut mulai diberlakukan pada masa persidangan mendatang. KeÂcuali bila kunjungan tersebut dipasÂtiÂkan benar-benar untuk kepenÂtiÂngan negara dan rakyat,†katanya.
Menurut Ade, kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri itu harus selektif dan tepat sasaran, sehingga tidak terÂkesan untuk menghabiskan angÂgaran. Karena itu, partainya teÂlah membuat aturan internal yang melarang anggotanya tiÂdak diperbolehkan ke luar neÂgeri bila alasannya tidak jelas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf tak keberatan ada moratorium kunÂker anggota Dewan. Ia pun baÂkal memberikan sanksi kepada anggota fraksinya yang keÂtaÂhuan plesir saat kunjungan kerja.
“Bagi anggota F-PD yang tiÂdak melaksanakan tugas ketika mengikuti Kunker ke luar neÂgeri, akan di berikan teguran yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPP dalam pencalonan di 2014,†katanya.
Ia menambahkan sejak lama partainya menerapkan aturan bahwa anggota yang boleh ke luar negeri adalah mereka yang berkinerja baik. Ini bisa dilihat dari angka kehadiran rapat di berbagai acara di DPR.
“Kalau mereka sering bolos, maka anggota DPR yang berÂsangkutan tidak akan diizinkan berangkat ke luar negeri. ApaÂpun alasannya,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.