Dipasang Buat Pantau Tamu Dan Tenaga Ahli

Sorot mata Nurhayati Ali Assegaf tertuju pada layar televisi berukuran 32 inci di ruang kerjanya di lantai 9 gedung Nusantara I DPR, Selasa siang. Layar itu menampilkan empat pemandangan berbeda yang ditangkap kamera CCTV (Closed Circuit Television).

Perempuan berjilbab ini lalu memanggil salah satu staf agar ma­suk ke ruang kerjanya. “To­long yang berada di ruang rapat (Fraksi Demokrat) suruh keluar, karena itu ruang pimpinan frak­si,” perintah Nurhayati.

Aktivitas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini bertambah se­jak pihaknya memasang kamera CCTV di gedung Nusantara I DPR. Kamera-kamera pengawas itu ditempatkan di beberapa lantai yang ditempati anggota Fraksi Partai Demokrat. Yakni lantai 8, 9, 10, 21, 22 dan 23.

Bekas staf pribadi Ibu Ani Yudhoyono ini mengatakan pe­ma­sangan kamera CCTV untuk memudahkan pengawasan. “Ka­lau tidak ada alat tersebut, bisa ketinggalan zaman,” katanya.

Nurhayati mencontek langkah pe­rusahaannya yang memasang ka­mera yang sama. Tujuannya un­tuk memantau karyawan agar me­reka bekerja dengan baik. Be­gitu dia ditunjuk menjadi Ketua Fraksi pada Mei lalu, kamera-kamera pe­ngawas pun dipasang di DPR.

Siapa saja yang diawasi?

Perempuan kelahiran Solo, 17 Juli 1963 ini tegas-tegas me­nya­ta­kan pemasangan kamera ini bu­kan mematai-matai anggota frak­si. Namun untuk mengawasi staf dan tenaga ahli agar mereka di­siplin dalam bekerja.

Dari sorot kamera yang ditam­pil­kan di layar monitor, Nurh­­a­yati bisa mengetahui ruang rapat pimpinan fraksi kerap digunakan tengah ahli untuk tempat makan. “Saya langsung tegur, karena me­mang bukan tempatnya,” katanya.

Nurhayati diam saja ketika mengetahui ruang rapat pimpinan dipakai anggota fraksi untuk meng­gelar rapat. “Saya persi­la­kan semua anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk meng­gunakan ruang tersebut untuk rapat yang membahas apapun,” katanya.

Lewat kamera ini juga bisa dipantau orang-orang berkunjung ke lantai yang ditempati anggota Fraksi Partai Demokrat. “Untuk mengawasi tamu yang datang,” kata perempuan kelahiran Solo, 17 Juli 1963 ini.

Pengawasan terhadap tamu ini, kata Nurhayati, untuk mem­be­ri­kan rasa aman dan nyaman ke­pa­da anggota Dewan selama berkantor di DPR.

Kamera pengawas ini di pa­sang di depan lift dan lorong-lo­rong menuju ruang kerja anggota DPR. Lantaran tak ingin me­ngusik privasi anggota fraksi, ruang kerjanya fraksi tak di­pan­tau sorot kamera ini.

Berapa biaya untuk pasang kamera pengawas ini? Nurhayati enggan membeberkannya. “Har­ga­nya murah, dan yang penting semua biaya untuk pengadaan CCTV saya ambil dari kantong pribadi,” akunya.

Ia juga enggan membeberkan berapa banyak kamera yang dipasang di setiap lantai yang dihuni anggota partai berlambang Mercy ini. “Itu rahasia demi keamanan,” katanya.

Berdasarkan penelusuran, harga satu unit kamera CCTV bervariasi. Berkisar Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Tergantung kualitas kamera dan gambar yang dihasilkan.

Ini baru kameranya saja. Be­lum termasuk biaya untuk beli ka­bel, biaya instalasi dan mem­beli layar monitor.

Pengamatan Rakyat Merdeka, be­berapa kamera pengawas dipa­sang di lantai 9 gedung Nusantara I yang menjadi markas pimpinan Fraksi Partai Demokrat.

Begitu keluar dari lift, di langit-langit di atas meja resepsionis tam­pak benda putih berbentuk bu­lat. Di dalamnya terdapat k­a­mera pengawas.

Kamera sengaja dipasang di sini untuk memantau orang yang keluar-masuk lift. Kamera bentuk sama juga terlihat di langit-langit di lorong-lorong ruang kerja ang­gota DPR. Tujuannya untuk me­mantau orang yang hendak me­nemui anggota fraksi.

Sebuah kamera juga dipasang di ruang kerja tenaga ketua fraksi. Sebelum memasuki ruang kerja pribadi Nurhayati, terlebih dulu melewati ruang berukuran 4x8 meter. Inilah ruang kerja tenaga ahli fraksi.

Dari ruangan terhadap sebuah pintu yang menuju ruang kerja Nurhayati. Ruangannya ber­uku­ran 6x8 meter. Di sisi kiri di­tem­patkan kursi dan meja kerja.

Di belakang meja kerja terda­pat backdrop bergambar bintang segitiga, lambang Partai D­e­mok­rat. Di dinding ini dipasang lu­ki­san wajah Nurhayati.

Tak jauh dari meja kerjanya ter­dapat buffet. Di sinilah diletakkan la­y­ar monitor yang menampilkan gambar yang disorot kamera CCTV. Layar sedang menam­pil­kan sua­sana di depan lift, ruang rapat fra­k­si, ruang tenaga ahli dan lorong menuju ruang kerja ketua fraksi.

Gambar di layar berganti ketika channel diubah. Layar monitor bisa menampilkan gambar sorot kamera yang dipasang di enam lantai di gedung Nusantara I yang ditempati anggota Fraksi Partai Demokrat.

Jangan Berharap Bisa Pergoki Anggota DPR Yang Terima Suap

Bila pemasangan kamera pe­nga­was ini untuk memergoki ang­gota DPR yang menerima suap, maka hanya akan sia-sia. Begitu pendapat Ruhut Sitompul, ang­gota DPR dari Partai Demokrat.

Menurut dia, selama ini ang­gota Dewan tertangkap menerima suap bukan di DPR. “Lihat saja, nyatanya mereka tertangkapnya di mal, di hotel, nggak di DPR kan,” katanya.

Menurut Ruhut, kamera pe­nga­was itu hanya berguna untuk me­mantau keamanan kantor anggota DPR. “Karena itu kalau ala­san­nya untuk pengawasan kaitan ko­rupsi dan nerima amplop nggak ada gunanya. Memangnya orang melakukan perbuatan melanggar hukumnya di DPR. Kan nggak. Kalau waspada teroris itu baru benar,” kata anggota komisi III DPR ini.

Ia juga mempersoalkan pema­sangan kamera pengawas yang dilakukan dilakukan Fraksi Partai Demokrat. Kata dia, ketua fraksi tak sepantasnya memasang ka­me­ra untuk mengawasi ang­got­­a­n­ya sendiri.

“Salah satu tugas kita pe­nga­wasan kok kita diawasi. Biarlah mekanisme reward and punis­h­ment yang berlaku. Jangan dipak­sa orang untuk rajin. Sia-sia. Le­bih baik sanksi saja dibuat lebih keras,” katanya.

Beberapa fraksi memilih tak memasang kamera pengawas di ruang yang mereka tempati. Mi­salnya PKS dan Partai Hanura.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim percaya anggota fraksinya tak akan macam-macam. “Ang­gota DPR itu kan orang-orang ter­hormat, tahu menempatkan diri. Kita khusnudzon (berbaik sang­ka—red) saja,” katanya.

“Selama ini, PKS merasa aman-aman saja,” katanya. Se­hingga Fraksinya tak ngotot un­tuk memasang kamera pengawas.

Abdul Hakim berpendapat, fraksi yang memasang kemara CCTV berarti tak percaya de­ngan anggotanya. “Itu ke­bu­tu­han ma­sing-masing fraksi ya. Ka­lau kita memang merasa belum perlu ka­rena tidak ada yang aneh-aneh,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin merasa kamera pe­ngawas yang dipasang Setjen DPR sudah cukup. Sehingga pi­haknya tak perlu memasang ka­mera tambahan.

Menurut dia, fungsi kamera itu hanya untuk memantau keam­a­nan.  “Di DPR sudah ada CCTV, dipasang di banyak tempat. Kalau kita mau pasang, mau dipasang di mana lagi?”

Kata Saleh, di gedung Nu­san­tara I yang menjadi ruang kerja anggota Dewan sudah berte­baran ka­mera CCTV. Belum lagi di ruang-ruang rapat di gedung Nu­santara, Nusantara II, III, IV, dan V.

“Dari lobi, lorong yang masuk ke semua ruang anggota semua kan sudah ada CCTV. Mau ma­suk dan keluar lift juga ada CCTV. Ruang fraksi dan ruang ra­pat komisi kan ada CCTV juga, kalau rapat kan juga direkam se­muanya,” katanya.

Dengan banyaknya CCTV yang dipasang di lingkungan DPR, Saleh merasa keamanan anggota Dewan sudah bisa ter­pantau. Sehingga fraksinya tak perlu memasang kamera lagi. “Yang ada sudah cukup,” ka­tanya.

Dulu Ada, Sekarang Malah Nggak Ada

Beberapa fraksi juga telah memasang kamera CCTV  di lantai gedung Nusantara I yang di­huni anggotanya. Seperti ter­lihat di lantai 12. Di lantai inilah berkantor Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto.

Pemantauan Rakyat Mer­de­ka, kamera dipasang di dekat lift. “CCTV hanya dipasang di sini,” kata seorang petugas Pe­ngamanan Dalam (Pamdal) yang menjaga meja resepsionis. Tepat di atas meja ini terlihat ada sebuah kamera kecil.

Benar saja, menelusuri lo­rong-lorong yang menuju ang­gota fraksi tak menemukan ada kamera pengawas.

Pihak fraksi mengklaim ka­mera dipasang di lantai empat lantai yang dihuni anggota Par­tai Golkar. Yakni lantai 11, 12, 13 dan 14.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan, pe­ma­sangan kamera di lantai 12 untuk memonitor seluruh akti­vitas tamu yang datang atau ber­kunjung ke sekretariat fraksi.

“Semua kita monitor. M­a­sa­lah tamu-tamu, kita cek supaya semua tertib dan tamu-tamu yang tadinya terlalu bebas. Se­karang kita cek semua dan ada buku tamu yang harus diisi,” katanya.

Setya mengatakan, pihaknya berjaga-jaga agar tidak ada tamu yang tidak diinginkan ma­suk ke sekretariat fraksi.  “Ma­salahnya bukan ketakutan tapi karena kita harus lakukan di­siplin dan jangan sampai terjadi lagi ada ruangan yang tidak ter-detect. Kita memang terbuka tapi kita harus cek kebenaran tamu-tamu itu,” katanya.

Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar me­nga­takan pemasangan kamera ini untuk merekam aktivitas setiap lantai yang dihuni politisi partai beringin. “Golkar memang me­masang dari awal dengan biaya sendiri,” katanya.

“Anggota DPR kan sedang disorot, takutnya ada jebakan. Ti­ba-tiba ada orang berangkat bawa koper terus pulang tidak bawa koper. Kan berbahaya. Makanya dipasang juga di pe­nerima tamu di depan lift. Jadi ini untuk meng­hindari hal yang tidak di­inginkan Golkar,” kata dia.

Fraksi Golkar, tandas dia, akan terus menambah jumlah kamera pengawas sendiri selain  yang telah dipasang pihak Setjen DPR.

“Orang tidak boleh dikenal tidak boleh masuk, untuk meng­hindari tudingan jebakan orang bawa kantong atau tas masuk ke lorong ruang anggota, kemu­di­an dia taruh. Kita ingin me­ng­hindari semuanya dengan me­monitor semua,” katanya.

Berbeda dengan Golkar, Frak­si Partai Persatuan Pem­ba­ngunan (PPP) memasang ka­me­ra CCTV semata-mata untuk tu­juan keamanan.

“Yang di seluruh lorong su­dah ada. Sudah lama. Tetapi yang dipintu keluar lift dulu ada, sekarang tidak ada,” kata Ar­wani Thomafi, Sekretaris Fraksi PPP DPR.

Kamera itu, kata dia, untuk mengawasi keamanan di lantai yang ditempati anggota Fraksi PPP. Bukan untuk mengawasi ‘rayap-rayap’ seperti dikatakan Sutan Bhatoegana, wakil ketua Fraksi Partai Demokrat. “Saya kira secara umum saja bahwa itu lebih untuk keamanan standar gedung perkantoran,” katanya.

Ia menjelaskan pemasangan kamera CCTV ini difasilitasi Set­jen DPR. Dia pun akan m­e­nyambut baik jika ada tambahan ka­mera pengawas di seluruh ruangan fraksi. “Setuju (dip­a­sang di seluruh ruangan frak­si),” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]