Baru Selesai Direnovasi, Dihuni Hanya Saat Liburan

Toto sibuk menguras air kolam di halaman rumah yang beralamat di River Park GE-3/8A Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu siang (29/8). Setelah dibersihkan, ia mengisi air kolam sampai penuh.

Pria bertubuh tambun ini me­nga­ku penjaga rumah milik Mir­wan Amir, bekas wakil ketua Ba­dan Anggaran (Banggar) DPR. Kata dia, Mirwan menempati ru­mah ini sejak beberapa tahun lalu.

Namun baru tahun ini rumah di­­renovasi. Modelnya diganti men­jadi bergaya minimalis mo­dern. Walaupun rumah sudah se­lesai dirombak total, Mirwan ja­rang menempatinya. “Rumah ini sering kosong,” kata Toto.

Mirwan dan keluarganya, lan­jut dia, hanya sesekali saja me­nem­pati rumah ini. “Istri dan anak­nya tinggal di sini saat li­buran sekolah saja. Selain itu, tinggal di tempat lain,” katanya.

Toto tak tahu dimana rumah Mir­wan lainnya. Sebab maji­kan­nya tak memberitahu. Ia pun tak banyak tahu aktivitas Mirwan. “Saya tahunya dia anggota DPR,” katanya.

Rumah Mirwan terletak di ka­wa­san pemukiman elite River Park Bintaro, Jakarta Selatan. Un­tuk sampai ke sini harus me­lalui dua kali pemeriksaan. Per­tama saat memasuki kompleks.

Hanya orang yang memiliki ke­perluan jelas atau sudah mem­buat janji dengan penghuni kom­pleks yang diperkenankan ma­suk. Pemeriksaan kedua terdapat di ujung jalan menuju rumah Mir­wan. Setiap tamu diminta me­ning­galkan kartu tanda pengenal.

Rumah Mirwan berlantai dua tanpa berpagar di depannya. Ru­mah bermodel minimalis modern ini tertutup rapat.  Di halaman ru­mah terdapat kolam ikan yang ti­dak terlalu besar. Isinya berbagai ikan hias.

Disamping kiri rumah tersedia car­port yang bisa menampung dua mobil. Hyundai Tucson war­na hitam dan Nissan Juke warna putih parkir menghadap ke rumah.

Nama Mirwan Amir tengah jadi sorotan. Politisi Partai De­mok­rat itu ramai diberitakan melakukan pembelian sejumlah mobil mewah.

Sebagai dilansir sejumlah me­dia, Mirwan disebutkan membeli mobil Range Roover senilai Rp 2,1 miliar lewat perusahaan lea­sing pada Januari 2011. Pem­belian itu menggunakan nama adiknya, Amrinur Okta Jaya.

Mirwan juga disebut-sebut membeli mobil Mercedes C-Class 200 senilai Rp 575 juta di Kiki Auto Galery pada Oktober 2010. Pembelian mobil mewah ini juga lewat perusahaan leasing yang sama

Masih menurut informasi yang dilansir media, Mirwan juga mem­beli mobil BMW X3 senilai Rp 570 juta. Pembeliannya yang terjadi pada November 2009 ini juga lewat perusahaan leasing. Dari sini muncul kecurigaan bahwa dia melakukan pencucian uang.

Sejak diberhentikan dari posisi wa­kil ketua Badan Anggaran DPR dan disebut-sebut mel­a­ku­kan transaksi dalam jumlah besar itu, Mirwan seolah menghilang. Ia tak terlihat saat pelantikan pim­pinan Banggar Selasa lalu. Mir­wan juga tak nongol saat rapat paripurna DPR hari berikutnya.

Saat Rakyat Merdeka ber­kun­jung DPR Kamis lalu, ruang kerja Mirwan di lantai 10 gedung Nu­santara I tampak terkunci rapat. Walaupun dikunci, lampu di ruangan bernomor 1011 ini d­i­biarkan menyala.

Seorang petugas Pengamanan Da­lam (Pamdal) DPR menye­but­kan, Mirwan tak ada di ruangan itu.  “Ruang kerjanya hanya di­tung­gu staf pribadinya. Tapi se­karang sedang sedang keluar. Ka­lau pak Mirwan Amir jarang ke ruang kerjanya. Mungkin lang­sung ke tempat rapat,” kata pe­tu­gas wanita yang tak mau di­se­butkan namanya ini.

Belakangan, Mirwan muncul untuk membantah tudingan diri­nya melakukan pencucian uang. “Bohong sama sekali, itu fitnah namanya. Nanti kita lihat kebena­rannya, jangan sembarangan ka­sih statemen yang tidak benar ada­­nya,” katanya.

Namun Mirwan mengakui per­nah membeli dua mobil yang diatasnamakan adiknya, Amrinur Okta Jaya. “Soal beli mobil, me­mang kenapa? Itu memang mobil adik saya, memang kenapa ru­pa­nya? Adik sama Abang apa sa­lahnya sih,” katanya.

Mirwan menegaskan kabar me­ngenai dirinya melakukan pen­cucian uang adalah bohong. Ia pun bermaksud mencari tahu siapa yang pertama kali me­nye­bar kabar bohong tersebut. “Siapa itu yang memfitnah,” katanya.

Ia pun tak gentar diperiksa Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai transaksi yang pernah dilakukannya. “Coba di­periksa saja itu, uang siapa,” tantangnya.

Ketua Besar Dan Kasus Calo Anggaran

Nama Mirwan Amir disebut-sebut oleh sejumlah orang yang kini terjerat kasus korupsi. Mi­salnya oleh Mindo Rosalina Ma­nulang, bekas direktur pemasaran PT Anak Negeri.

Perusahaan ini milik Mu­ham­mad Nazaruddin, bekas Ben­dahara Umum Partai Demokrat yang kini jadi terpidana kasus suap pemba­ngunan Wisma Atlet. Mindo men­jadi terpidana dalam kasus yang sama. Ia sudah di­vonis 2,5 tahun penjara pada Sep­tember 2011.

Dalam kasus ini, Majelis ha­kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga memvonis Nazaruddin dengan hukuman 4 tahun 10 bulan penjara serta den­da Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan pada April 2012.

Dalam persidangan Naza­rud­din, Mindo mengungkapkan bah­wa Angelina menyebut istilah “Ketua Besar” dan “Bos Besar” dalam pembicaraan lewat Black­Berry Messenger (BBM) sebagai penerima uang. “Ketua Besar itu Mirwan Amir, dan Bos Besar Anas (Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat),” ujar Mindo dalam kesaksiannya.

Namun kesaksian ini dibantah Angelina Sondakh dalam per­si­da­ngan di Pengadilan Tipikor Ja­karta pada 15 Februari 2012. Ange­lina mengatakan tidak tahu siapa “Bos Besar” dalam pem­bi­caraan BlackBerry Messenger.

Nama Mirwan juga disebut da­lam kasus kasus anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kasus itu me­nyeret politikus Partai Amanat Na­sional, Wa Ode Nurhayati; dan kader Par­tai Golongan Karya, Fahd El Fouz, anak penyanyi dangdut A. Rafiq, sebagai tersangka.

Nurhayati didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari tiga pe­ngusaha terkait dengan alokasi DPID. Ketiganya menyuap agar Ka­bupaten Pidie Jaya, Aceh Be­sar, dan Bener Meriah mendapat alokasi proyek dana penyesuaian tahun 2011 senilai Rp 7,7 triliun. Namun, belakangan, tak semua daerah yang diusulkan kecipratan dana DPID.

Saat bersaksi untuk Nurhayati pada 17 Juli lalu, Fahd me­nye­bu­t­kan jatah dana penyesuaian in­frastruktur untuk tiga kabupaten di Aceh, salah satunya diurus oleh Mirwan sebagai pimpinan Badan Anggaran dari Demokrat.

Di persidangan, Mirwan me­nga­kui Bener Meriah daerah pe­milihannya. Namun ia me­m­ban­tah jika disebut menawarkan pro­yek di kabupaten itu kepada pe­ngusaha.

KPK Telusuri Transaksi Keuangan Anggota Banggar

Dapat Data Dari PPATK

Ketua Komisi Pembe­ran­ta­san Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, lem­ba­ga­nya sedang melakukan inv­e­st­i­gasi terkait data transaksi men­curigakan yang dilakukan ang­gota Banggar DPR.

Data yang disetor Pusat Pe­laporan dan Analisa Transaksi Ke­uangan (PPATK) itu kini tengah ditelusuri. “Kita lakukan dan investigasi verifikasi ter­ha­dap laporan resminya PPATK. Apakah laporan itu memenuhi unsur-unsur yang dapat ditindak lanjuti sebagai tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Setelah hasil verifikasi dila­kukan dan diperoleh jejak pi­da­na, barulah KPK melakukan pe­manggilan termasuk kepada si­apa saja uang itu dialirkan.

Samad memastikan setiap data dari PPATK yang masuk ke KPK akan ditelusuri. “Jangan khawatir kalau laporan resmi PPATK su­dah masih pasti pe­nyidik mela­kukan investigasi,” tegasnya.

Kepala Humas KPK, Johan Budi SP mengatakan pihaknya menerima 18 laporan keuangan mencurigakan dari PPATK. Ada beberapa transaksi yang diduga berhubungan kasus yang tengah ditangani KPK. Yakni kasus pem­bahasan anggaran Kemen­te­rian Pendidikan dan Kebu­da­yaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Namun Johan tidak m­e­nge­tahui siapa saja anggota Bang­gar DPR yang melakukan tran­saksi keuangan mencurigakan itu. “Saya tidak tahu siapa saja ka­rena belum mendapat laporan dari penyidiknya,” katanya.

Demokrat: Jangan Kami Saja Yang Dikorek-korek

Ketua DPR Marzuki Alie mem­persilakan Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK) untuk membidik keterkaitan bekas wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir, dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jika memang benar, silakan saja KPK untuk menin­dak­lan­jutinya,” katanya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai De­mok­rat Ini menegaskan, KPK ber­tu­gas memberantas korupsi. Ter­masuk mengusut dugaan TPPU yang berasal dari hasil korupsi.

Tugas KPK itu, kata dia, di­lin­dungi undang-undang. “Itu su­dah tugas KPK, jadi tidak usah dipermasalahkan lagi,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, men­du­kung langkah KPK dalam mem­berantas korupsi.

Ia mempersilakan jika Ko­misi yang dipimpin Abraham Samad itu hendak mengusut Mirwan Amir. “Kita mem­per­silakan dan mendorong segala tin­dakan KPK untuk mem­be­ran­tas korupsi,” ujarnya.

Menurut orang dekat Ibu Ani Yudhoyono ini, Partai Demok­rat akan mendukung segala tin­dakan dalam hal memberantas korupsi, asalkan dengan adanya bukti yang jelas.

Walaupun demikian, anggota Komisi I ini juga meminta pada KPK agar tak hanya fokus ke­pada partainya saja. “KPK se­ba­gai lembaga penegak hukum yang berkeadilan, jangan korek-korek Demokrat terus. Di DPR kan tidak hanya partai Demok­rat saja dan tidak hanya satu partai. Masih ada sembilan par­tai lagi,” pintanya.

Koleganya Dipojokkan, Tamsil Angkat Bicara

Tamsil Linrung, kolega Mir­wan Amir di Badan Anggaran (Bang­gar) DPR turut angkat bi­cara soal tuduhan terhadap Mirwan.

Politisi Partai Keadilan Se­jah­tera (PKS) yang duduk se­ba­gai Wakil Ketua Banggar ini mempertanyakan informasi bah­wa Mirwan terlibat dalam ka­sus Dana Percepatan Pem­ba­ngunan Infrastruktur Daerah (DPID) saat menjabat Wakil Ke­tua Badan Anggaran DPR. “Dari mana Anda bisa me­nye­but itu? Apa itu sudah di­pu­tus­kan? Saya kira belum,” katanya.

Sampai saat ini, Tamsil me­ngaku belum memiliki bukti kuat mengenai isu negatif yang menimpa Mirwan. Menurutnya, informasi yang berkembang se­karang hanya opini yang belum dapat dibuktikan. “Kita serah­kan kepada mekanisme,” katanya.

Tamsil pun memastikan bah­wa Mirwan tidak terlibat kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) maupun melakukan pencucian uang. “Mirwan menjamin bah­wa itu tidak ada,” katanya.

Bagaimana bila nanti ter­bukti? “Ya pasti kalau ada bukti ditindaklanjuti,” ujar Tamsil. [Harian Rakyat Merdeka]