RMOL. Berbagai cara dilakukan pejabat pemerintah untuk menyukseskan gerakan hemat energi. Salah satunya “One Day No Carâ€. Kebijakan sehari tanpa mobil dinas ini diberlakukanâ€di Depok, Jawa Barat setiap Selasa.
Pada hari itu, Wali Kota Nur MahÂmudi Ismail melarang seluÂruh anak buahnya menggunakan kendaraan dinas ke kantor. PeÂlarangan ini disampaikan lewat surat edaran kepada semua instansi di Depok.
Apakah kebijakan ini dipatuhi pejabat Pemerintah Kota Depok? Rakyat Merdeka pun mendatangi kompleks perkantoran Pemkot Depok di Jalan Margonda Raya, kemarin.
Kendaraan roda empat terlihat keluar-masuk gerbang utama BaÂlai Kota Depok. Di sebelah kanan gerbang terhampar lapangan rumÂput. Lapangan ini dijadikan temÂpar parkir kendaraan roda empat.
Terlihat puluhan kendaraan roda empat berbagai merek diparÂkir rapi di lapangan rumput terseÂbut. Hampir semua kendaraan itu berplat warna hitam alias milik pribadi. Tapi di satu barisan di pingÂgir lapangan, terlihat kenÂdaÂraan berpelat merah.
Mobil Toyota Avanza berwarna krem bernomor B 1321 LO parkir di bawah pohon. Lokasi itu diÂpilih agar kendaraan itu terÂlindungi dari terik matahari siang kemarin.
Menelusuri kompleks perÂkanÂtoran Pemkot Depok, Rakyat MerÂdeka kembali menemukan moÂbil berpelat merah. Kali ini dua Suzuki APV warna hitam yang terparkir persis di jalan beÂlakang gedung Balai Kota.
Kendaraan dengan nomor plat B 2930 BO itu diparkir terpisah dengan kendaraan lainnya. TerÂliÂhat kemeja warna merah lengkap berikut jas disangkutkan di bangÂku deretan belakang.
Mobil siapa itu? “Kalau milik siapa, saya tidak tahu. Tapi yang pasÂti itu kendaraan dinas milik salah PNS disini. Dari platnya yang berwarna merah, itu meÂnanÂdakan kalau kendaraan bukan milik pribadi,†kata seorang petuÂgas parkir di lokasi tersebut.
Walau ada temuan itu, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail memÂbanÂtah masih adanya mobil dinas yang parkir di kantornya pada hari Selasa. Kata dia, baik peÂgaÂwai biasa maupun pejabat tidak ada yang bawa mobil dinas ke kantor.
“Saya saja ke kantor naik sepeda motor, bukan mobil dinas yang setiap hari saya pakai. Ini akan terus saya lakukan setiap hari Selasa guna memberikan contoh kepada aparatur pemeÂrintah yang lain,†katanya saat ditemui Rakyat Merdeka di kanÂtornya, kemarin.
Menurut Nur Mahmudi, bila masih ditemukan mobil berpelat merah terparkir di lingkungan PemÂkot Depok, itu bukan kenÂdaÂraÂan dinas yang biasa dipakai peÂgaÂwai pulang-pergi rumah-kanÂtor. Katanya, mobil pelat merah itu sehari-hari ada di Balai Kota.
“Pegawai yang biasa naik moÂbil dinas, mulai hari ini (kemarin-red) sudah tidak lagi memÂbaÂwaÂnya saat ke kantor pada hari SeÂlasa. Sebagai gantinya, ada yang jalan kaki, naik sepeda, naik moÂtor atau angkutan umum seperti bis dan kereta bagi yang ruÂmahÂnya jauh,†tegasnya.
Nur Mahmudi mengatakan, one day no car merupakan hasil keÂsepakatan seluruh jajaran aparatur. Ketika wacana sehari tanpa mobil dinas dilemparkan, pejabat di lingkungan Pemkot, kecamatan hingga kelurahan tiÂdak ada yang keberatan. “Saya teÂgaskan, ini bukan larangan, meÂlainkan gerakan dan kesepakatan untuk tidak menggunakan mobil dinas,†tuturnya.
Kebijakan ini, sambungnya, tiÂdak hanya untuk mematuhi laÂraÂngan kendaraan dinas mengÂguÂnaÂkan BBM bersubsidi. Tapi juga mendukung gerakan hemat energi.
“Dampak positif kami tidak menggunakan mobil dinas bisa menguranggi kepadatan volume kendaraan. Mobilitas orang di jaÂlan semakin lancar, dan yang lebih penting, ada upaya pengÂheÂmaÂtan energi,†terangnya.
Bagaimana bila tugas ke luar kota? Kata politisi PKS ini, kebijakan ini tidak berlaku bagi pelayanan publik. Kendaraan-kendaraan dinas seperti mobil keÂsehatan, kebersihan, Polisi PaÂmong Praja masih tetap berÂopeÂrasi pada hari Selasa.
“Dan bagi pejabat di lingÂkuÂngan Pemda yang akan tugas di luar kota, saya pun mengizinkan untuk menggunakan mobil dinas. Tapi selain itu, tidak ada yang berhak pakai mobil dinas pada hari Selasa,†tegasnya.
Apa ada sanksi? Menurut MahÂmudi, dirinya belum memikirkan sanksi yang akan dijatuhkan bagi PNS yang nekat menggunakan mobil dinas untuk ke kantor pada hari Selasa. Alasannya, dirinya yakin kalau anak buahnya akan mematuhi hasil keputusan yang sudah disepakati bersama.
“Sama seperti one day no rice yang diterima seluruh pegawai deÂngan senang hati dan tanpa pakÂsaan. Meskipun imbauan, sehari tanpa nasi sukses diterima seluruh pegawai, bahkan akan merambah ke tingkat swasta,†ujarnya.
Sampai kapan program ini akan diberlakukan? Mahmudi mengaku belum ada pembicaraan ke arah sana. Hanya yang terÂpenÂting, kata dia, sehari tanpa mobil dinas dalam rangka penghematan energi juga berimplikasi pada terjaganya kondisi lingkungan.
“Lihat saja di sepanjang jalan di dalam Balai Kota ini yang biasanya ramai oleh mobil yang parkir dan membuat banyak poÂlusi, pada hari ini sudah jauh berÂkurang. Karena hanya sedikit moÂbil yang terparÂkir,†katanya samÂbil menunjuk pada jalan-jalan yang ada di lingÂkungan kantornya.
Bisa Hemat Biaya BBM 20 Persen
Wali kota Depok Nur MahÂmuÂdi Ismail mengatakan pelaÂrangan menggunakan mobil diÂnas untuk menekan pengeluaran BBM. Sejak 1 Juni semua kenÂdaraan dinas pemerintah, TNI/Polri, BUMN maupun BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
“Harga Pertamax termurah Rp 9.250 per liternya. SeÂmenÂtara harga bensin subsidi hanya Rp 4.500 saja. Bisa diÂbaÂyangÂkan, bila 120 kendaraan yang kita miliki terus-terusan mengÂgunakan Pertamax?†katanya saat ditemui Rakyat Merdeka di kantornya, kemarin.
Menurutnya, selama ini biaya BBM untuk 120 kendaraan diÂnas ditanggung APBD terÂmaÂsuk untuk perjalanan ke luar kota.
“Dari sinilah kemudian timÂbul gagasan agar kita melaÂkuÂkan penghematan anggaran seÂkaligus energi dengan tidak menggunakan kendaraan dinas satu hari dalam seminggu. Dan ternyata itu diterima oleh seluÂruh jajaran pegawai,†beber poÂlitisi PKS ini.
Bahkan dirinya ada rencana, program sehari tanpa mobil tidak hanya dilakukan sekali dalam seminggu saja, tapi dua kali. NaÂmun harinya belum diputuskan.
“Banyak yang meminta agar hari Jumat juga diberlakukan, tapi mereka yang rumahnya jauh tidak setuju. Alasannya, kalau hari Jumat naik angkutan itu penuh. Tapi saya akan tetap mencoba kalau gerakan ini bisa dua kali dalam seminggu bisa dilakukan,†katanya.
Berapa besar penghematan anggaran dari program ini, MahÂmudi belum mengetahui seÂcara detailnya. Namun dia menargetkan, One Day No Car bisa menghemat 20 persen angÂgaran BBM untuk 120 keÂnÂdaraan dinas.
“Itu baru satu hari dalam seÂminggu, bagaimana kalau dua hari dalam seminggu. Tentu penghematan akan bisa dilaÂkuÂkan, terutama dalam bidang enerÂgi,†tegasnya.
One Day No Car Pengalihan Isu?
Infrastruktur Buruk
Banyak kalangan mengkritik keras kebijakan One Day No Car yang diberlakukan di Kota Depok. Kebijakan ini dianggap cuma cari sensasi dan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Koordinator LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ KoÂrupsi (Kapok) Kasno menilai, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail kurang kerjaan dengan memÂbuat kebijakan tersebut.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Nur Mahmudi ini sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang ada di Kota Depok.
“Ini cuma akal-akalan untuk mengalihkan beberapa isu penting yang ada di Kota Depok dengan membuat kebijakan tidak cerdas. Yang dibuat wali kota sama sekali bukan yang diinginkan masyarakat terhadap pemerintahnya,†katanya kepaÂda Rakyat Merdeka kemarin.
Harusnya, lanjut dia, Kota DeÂpok memperbaiki program pemÂbangunan infrastruktur taÂhun 2010 dan 2011 dianggap paÂling buruk ketimbang One Day No Car. Kata Kasno, meÂmang progÂram tersebut bisa ada pengaÂruh positif dengan penghematan energi di Kota Depok.
“Tapi harusnya wali kota itu bisa berpikir skala prioritas. Jangan-jangan benar program yang dibuat belakangan ini unÂtuk alihkan isu di antara banyak kasus korupsi yang sudah diÂlaÂporkan ke KPK dan Kejagung,†tegasnya.
Hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago. MenuÂrutÂnya program One Day No Car ini sebagai upaya mencari perÂhaÂtian dari masyarakat luar saja. Karenanya dia pesimistis kalau kebijakan bisa berjalan lama dan efektif dilakukan.
“Aturan itu untuk cari perÂhaÂtian saja. Lebih banyak show off-nya, yang realistis saja, jaÂngan terlalu ingin menggebrak,†katanya.
Andrianof mengatakan, daÂlam mengambil kebijakan PemÂkot harus melalui prosedur yang benar. Sebenarnya banyak kebiÂjakan penghematan BBM yang bisa dilakukan sebelum mengeÂluarkan larangan menggunakan mobil dinas. “Tapi belum ada pengÂkajian sudah buat kepuÂtuÂsan. Ini kan nggak sistematik, hilangkan yang nggak perlu,†tegasnya.
Baginya, Pemda tidak perlu muluk-muluk cukup menertibÂkan pemakaian kendaraan diÂnas. Pemkot Depok, kata dia, bisa mengeluarkan stiker lebih dulu bagi para pengguna mobil dinas yang berpelat hitam.
“Mobil dinas yang berplat hitam dikasih stiker Pemkot dan sehari anti mobil dinas tidak perÂlu dipaksakan. Kalau ada keÂbuÂtuhan pada hari itu kan meÂreka nggak bisa pakai motor, nggak perlu pakai iring-iringan juga keÂmana-mana, itu berÂlebihan dan nggak penting,†ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.