Menurut pengamat politik Denny JA, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, tetapi karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.
“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujar Denny JA lewat keterangan resminya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mengibaratkan Indonesia seperti rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut. Denny JA menilai Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, negara ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis. Bukan untuk membunuh pasar, tetapi memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulis Denny JA.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi sekitar USD 343 miliar kembali mengalir keluar negeri. Jika dirata-ratakan, kebocoran itu mencapai sekitar USD 15,6 miliar per tahun, atau sekitar Rp265 triliun per tahun.
Ada pula estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
Data kebocoran tersebut, menurut Denny JA, merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo 20 Mei 2026, yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir.
“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” kata Denny JA.
Denny JA menyebut arah ekonomi Prabowo sangat dekat dengan konsep developmental state Asia Timur. Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif yakni memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.
“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” ujarnya.
Namun Denny JA mengingatkan, negara kuat saja tidak cukup. Keberhasilan model Asia Timur, katanya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil.
Karena itu, Denny JA menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.
“Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” katanya.
Denny JA juga mengingatkan risiko besar jika nasionalisme ekonomi dijalankan tanpa tata kelola yang sehat. Ia mencontohkan Venezuela yang memiliki cadangan minyak sangat besar, tetapi gagal karena institusi melemah, korupsi membesar, dan perusahaan negara dipolitisasi.
Nigeria pun mengalami paradoks serupa: kaya energi, tetapi lama terjebak dalam korupsi dan tata kelola yang lemah.
“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” ujar Denny JA.
Denny JA lanytas menegaskan pidato Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.
“Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya,” ungkapnya.
Namun jika negara mampu menutup kebocoran, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, Denny JA percaya Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.
“Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” pungkas Denny JA.
BERITA TERKAIT: