Oleh karena itu, dia meminta Presiden Prabowo Subianto diberikan kesempatan untuk menuntaskan masa jabatannya hingga 2029.
"Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu 6 tahun ada 5 presiden bergonta-ganti, dan semuanya menguras energi nasional kita.
Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029," ujarnya dalam tayangan video di kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip Kamis, 11 Juni 2026.
Mantan Ketua MPR RI itu menilai mekanisme pergantian Presiden setiap lima tahun sesuai Undang-Undang Dasar 1945 harus dijaga demi stabilitas nasional.
"Saya ingin mengingatkan pada saudara sebangsa setanah air. Bahwa ritme pergantian kekuasaan per lima tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan," ujarnya.
Adapun terkait kemungkinan pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Amien menyebut hal itu sulit terealisasi.
Pasalnya, selain memiliki mekanisme konstitusional yang ketat, kondisi politik di parlemen saat ini juga menjadi faktor yang membuat langkah pemakzulan dinilai mustahil dilakukan.
"Nah mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memakzulkan presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apapun kita pada Gibran fufufafa, dengan konstelasi pimpinan DPR-MPR yang sekarang ini kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga sangat sulit," tegas Amien.
Oleh karenanya, menurut Amien, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diberikan ruang dan kesempatan yang wajar untuk merealisasikan berbagai program yang telah dicanangkan.
Dia melihat sejumlah poin dalam Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintah memiliki gagasan strategis bagi pembangunan nasional.
"Kita main fair dan ya yang masuk akal sajalah. Delapan cita atau asta cita yang digaungkan oleh Pak Prabowo saya kira sangat bagus sebagai cita atau keinginan atau gagasan," kata Amien.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak mengulangi pengalaman pahit krisis politik 1998-2004 yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. 
BERITA TERKAIT: