Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, keterlibatan langsung Presiden dalam isu strategis seperti energi memang lazim. Namun, dalam konteks saat ini, langkah tersebut juga bisa dibaca sebagai sinyal adanya keraguan.
“Dalam praktik pemerintahan, utamanya sektor strategis seperti kebijakan energi dan investasi, memang lazim berbagi peran antara menteri teknis seperti ESDM dan kepala negara, dalam hal ini Presiden, untuk saling bersinergi,” ujar Efriza kepada
RMOL, Jumat, 24 April 2026.
Meski demikian, ia melihat ada dimensi politik yang lebih besar di balik langkah Prabowo mengambil alih peran lobi internasional tersebut.
“Meskipun, diyakini memungkinkan ada keraguan dalam diri Presiden Prabowo terhadap Bahlil,” sambungnya.
Efriza juga mengingatkan pernyataan-pernyataan Prabowo di masa lalu yang sempat melontarkan guyonan bernada skeptis terhadap kapasitas Bahlil, bahkan sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi.
“Kalau urusan investasi saja pernah diragukan, apalagi untuk urusan yang lebih besar seperti kebijakan energi,” ujarnya.
Namun demikian, Efriza menegaskan bahwa keraguan tersebut tidak serta-merta berarti Bahlil tidak mampu. Menurutnya, persoalan energi yang kompleks membuat Presiden perlu turun langsung untuk memastikan hasil yang optimal.
“Jadi memungkinkan bukan artinya Bahlil tidak mampu, tetapi apa iya akan berhasil?” katanya.
Ia menambahkan, faktor persepsi publik juga menjadi pertimbangan penting bagi Presiden.
“Itu mungkin saja masih merasuki benak Presiden, maupun citra yang akan memantul di publik jika hasilnya tidak sesuai,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: