Komisi III DPR Yakin KUHP-KUHAP Baru Turunkan Represivitas Aparat

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026.

“Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru yang secara maksimal mengatur mekanisme keadilan restoratif yang dapat dipastikan akan semakin membuat dengan alat represivitas dalam merespon kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat semakin menurun,” kata Habiburrokhman.

Berdasarkan catatan Komisi III DPR RI, pada periode 2009-2014 terdapat 47 kasus penangkapan dan penahanan hingga persidangan terkait penyampaian ekspresi atau pendapat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 240 kasus pada periode 2014–2019, lalu turun signifikan menjadi 29 kasus pada periode 2019-2024.

Habiburrokhman juga menyebut tren represivitas mulai menurun sejak 2019 dan menukik tajam sejak 2021, seiring diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Surat edaran Kapolri tersebut menekankan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. 

“Surat edaran tersebut mengedepankan upaya preventif dan preventif melalui virtual police yang bertujuan memonitor dan mengedukasi dan mencegah masyarakat dari tindak pidana siber,” kata Habiburrokhman.

Sementara itu, Perkap Nomor 8 Tahun 2021 mendorong penyelesaian perbedaan pendapat melalui pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif.

“Dua produk aturan tersebut adalah titik awal reformasi kultural Polri dalam respon penyampaian perbedaan pendapat untuk saat ini dan seterusnya,” kata Politikus Gerindra ini.