DPR Dorong Hak Restitusi untuk Keluarga Nizam Syafei

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senin, 2 Maret 2026, Nasyirul menyoroti laporan polisi tertanggal 5 November 2024 yang sempat berakhir dengan mekanisme restorative justice dan perdamaian, meski dugaan kekerasan telah mencuat.

“Melakukan restorative justice yang pada akhirnya ada sebuah perdamaian ini sesuatu hal yang harus hati-hati, Pak,” ujarnya.

Ia menilai keputusan damai tersebut patut dipertanyakan, mengingat dugaan kekerasan disebut telah terjadi sebelum Nizam meninggal dunia pada Februari 2026.

“Ini kecakapan dari penyidik dari Polres Sukabumi patut dipertanyakan,” katanya.

Selain meminta agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, Nasyirul juga mendorong penerapan hak restitusi bagi keluarga korban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi.

“Saya juga mengusulkan adanya hak restitusi terhadap korban, jadi hak pergantian atau ganti rugi terhadap korban,” tegasnya.

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya pengakuan terakhir korban saat dirawat di IGD yang menyebut dirinya diminta meminum air panas. Polres Sukabumi telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan perempuan berinisial TR sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban.

Komisi III DPR RI menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga persidangan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.