Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai belum dicabutnya kebijakan ekspor pasir laut oleh Mendag Zulhas, bisa menjadi catatan negatif di penghujung pemerintahan Jokowi.
"Karena dengan kebijakan tersebut pemerintahan Jokowi tidak pro terhadap permasalahan lingkungan," kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 13 Oktober 2024.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika kebijakan ekspor pasir laut tidak dicabut oleh Mendag Zulhas, maka citra Jokowi di mata dunia akan menjadi buruk.
"Jokowi dianggap tidak peduli dengan masalah lingkungan dengan melakukan pengerukan terhadap pasir laut, apalagi kemudian digunakan untuk komoditas ekspor di negara lain," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: