Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo sempat menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) karena memberikan informasi yang keliru terkait nama desa lokasi acara. Candaan soal reshuffle pun terlontar di hadapan warga.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai pergantian menteri idealnya dilakukan berdasarkan pencapaian kerja dan target yang ditetapkan presiden.
“Secara ideal, soal layak atau tidak layaknya reshuffle, perlu dilihat dari evaluasi kinerja. Apakah ada target tertentu atau ekspektasi dari presiden yang tidak tercapai, itu baru mungkin bisa menjadi alasan reshuffle,” kata Faruq kepada RMOL, Senin, 25 Mei 2026.
Meski demikian, Faruq menilai peluang Zulhas dicopot dari kabinet relatif kecil. Menurutnya, posisi Zulhas sebagai tokoh penting dalam koalisi membuat pertimbangan politik menjadi faktor utama.
“Melihat kecenderungan presiden yang selalu menjaga hubungan dengan tokoh kunci koalisinya, rasanya akan susah me-reshuffle orang sekelas Zulhas. Jangankan dalam isu sepele seperti salah ucap, adanya kesalahan dalam isu yang lebih substansial pun tidak akan semudah itu bagi presiden untuk menggeser Zulhas,” ujarnya.
Ia menilai Presiden Prabowo saat ini lebih berkepentingan menjaga soliditas koalisi politik menuju kontestasi 2029. Karena itu, hubungan dengan mitra politik dan basis pendukung di daerah akan tetap dijaga.
“Saya melihat prioritas presiden sekarang lebih pada menjaga suara untuk 2029. Maka mitra politik, koalisi, patron-patron lokal, serta kebijakan populis yang langsung menyentuh rakyat akan dijaga betul oleh presiden,” kata kandidat magister Peace and Conflict Studies di The University of Queensland tersebut.
Meski insiden salah penyebutan nama desa dianggap tidak cukup kuat menjadi alasan reshuffle, Faruq menilai peristiwa itu menjadi pengingat penting bagi pemerintah, khususnya dalam aspek komunikasi dan pengambilan keputusan.
Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan adanya jarak komunikasi antara presiden dan masyarakat. Koreksi baru terjadi setelah warga yang hadir langsung menyampaikan kekeliruan itu.
“Yang menarik dari aksi salah ucap itu hendaknya menjadi pengingat juga bagi presiden, bahwa secara komunikasi, presiden ini sekarang cukup berjarak dengan masyarakat. Dalam video itu, baru setelah masyarakat sendiri yang menyampaikan ada kekeliruan, baru presiden mau mengoreksi,” jelasnya.
Faruq mengingatkan persoalan serupa bisa menjadi lebih berbahaya apabila terjadi dalam isu yang lebih substantif.
“Ini dalam skala penyebutan nama saja. Bagaimana kalau kesalahan itu terjadi pada hal-hal yang lebih substantif? Akan bahaya kalau presiden hanya mendengarkan dari anak buahnya saja, tetapi tidak mau mendengar langsung dari masyarakat. Presiden bisa keterusan membuat kebijakan yang salah dan tidak tepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026. Saat memberi sambutan, ia sempat salah menyebut lokasi acara sebagai Desa Karang Duwur.
Warga yang hadir kemudian mengoreksi bahwa lokasi sebenarnya berada di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.
Menanggapi koreksi itu, Prabowo lalu bercanda menyalahkan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
“Waduh ini Menko tadi salah nama, perlu di-reshuffle enggak ini kira-kira?” kata Prabowo yang disambut tawa warga.
Reshuffle kabinet seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja, bukan sekadar insiden salah penyebutan nama desa saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kebumen, Jawa Tengah. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: